PENAMALUT.COM, JAILOLO — Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat terus menelusuri dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) pada Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat.
Terbaru, lima Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Sahu diperiksa penyidik untuk dimintai keterangan terkait penerimaan Bansos di masing-masing desa.
Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Halbar, M. Ikhsan, mengatakan kelima Kades tersebut masing-masing berasal dari Desa Balisoan, Golo, Sasur, Todahe, dan Peot.
“Iya, hari ini kami melakukan pemeriksaan terhadap lima kepala desa,” kata Ikhsan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (14/9).
Pemeriksaan berlangsung cukup lama. Kelima Kades mulai dimintai keterangan sekitar pukul 10.00 WIT dan hingga pukul 15.00 WIT masih menjalani pemeriksaan.
Menurut Ikhsan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penerimaan Bansos yang disalurkan ke desa-desa tersebut.
“Ini menyangkut penerimaan Bansos di desa mereka,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan tidak berhenti pada lima Kades tersebut. Kejari Halbar masih menjadwalkan pemeriksaan terhadap sekitar 40 kepala desa lainnya di Kabupaten Halmahera Barat.
Langkah tersebut dilakukan penyidik untuk melengkapi informasi dan bukti dalam perkara dugaan korupsi Bansos tersebut.
Disinggung mengenai kemungkinan pemeriksaan terhadap Bupati Halmahera Barat maupun pihak yang disebut-sebut dekat dengan kepala daerah, Ikhsan menegaskan hingga kini belum ada agenda pemeriksaan terhadap keduanya.
“Kami masih mengumpulkan bukti-bukti atau puzzle-puzzle dulu. Kalau pemeriksaan terhadap Bupati, kami harus menyurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga,” jelasnya.
Selain para kepala desa, penyidik juga akan mendalami keterangan dari pihak-pihak di lingkungan Dinas Sosial Halbar yang berkaitan dengan pengadaan dan penyaluran Bansos.
Ikhsan menyebut Kepala Dinas Sosial sebelumnya telah diperiksa. Pemeriksaan selanjutnya akan diarahkan kepada pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan Bansos.
“Kami sementara dahulukan periksa orang-orang yang terkait pengadaan Bansos ini,” tandasnya.
Pemeriksaan terhadap puluhan kepala desa tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengurai secara menyeluruh proses pengadaan hingga penyaluran Bansos, sekaligus memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut. (adi/ask)
