PENAMALUT.COM, TERNATE – Dugaan pemotongan honor tenaga dokumentasi kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) di Kota Ternate mencuat. Honor yang disebut dalam laporan sebesar Rp1,5 juta per orang, namun para fotografer di lapangan mengaku hanya menerima Rp500 ribu.
Persoalan ini bahkan memicu aksi mogok kerja yang dilakukan 11 fotografer Bidang Dokumentasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskomsandi) Kota Ternate.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dugaan ketidaksesuaian pembayaran honor tersebut berkaitan dengan pengelolaan honor tenaga dokumentasi dalam kegiatan Rakernas JKPI yang digelar beberapa waktu lalu.
Salah satu staf dokumentasi yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, nilai honor yang dilaporkan kepada Kepala Dinas mencapai Rp1,5 juta untuk setiap fotografer.
“Honor yang dilaporkan ke Kadis itu Rp1,5 juta per orang, tapi realisasi yang kami terima cuma Rp500 ribu,” ungkapnya, Rabu (16/9).
Dengan demikian, terdapat selisih sebesar Rp1 juta per orang antara nominal yang disebut dalam laporan dan pembayaran yang diterima fotografer.
Kondisi tersebut memicu kekecewaan para tenaga teknis dokumentasi. Sebanyak 11 fotografer kemudian memilih menghentikan aktivitas dokumentasi sebagai bentuk protes.
Aksi mogok tersebut disebut berdampak terhadap pelaksanaan tugas dokumentasi kegiatan Pemerintah Kota Ternate di lapangan.
Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Diskomsandi Kota Ternate berinisial S alias Enol disebut berkaitan dengan persoalan tersebut.
Hingga berita ini dipublikasikan, Kepala Diskomsandi Kota Ternate, Muchlis Djumadil, belum berhasil dikonfirmasi. Nomor yang dihubungi sedang tidak aktif.
Pihak yang disebut dalam dugaan tersebut juga belum memberikan penjelasan mengenai perbedaan nominal honor yang dipersoalkan para fotografer. (udi/ask)
