Akademisi: Walikota dan Wawali Ternate Harus Jadi Teladan

  • Bagikan
Walikota Ternate Burhan Abdurrahman (kiri) dan Wakil Walikota Ternate Abdullah Taher. (Foto: ternatekota.go.id)
banner 468x60

PENA – Bawaslu Kota Ternate telah melayangkan surat pemanggilan kedua kepada Walikota dan Wakil Walikota Ternate untuk dimintai klarifikasi terkait mutasi jabatan di lingkup Pemkot Ternate, Rabu (1/7) besok. Pemanggilan kedua terjadi setelah pada pemanggilan pertama yang berlangsung hari ini, keduanya tidak hadir.

Ketidakhadiran kedua pejabat tersebut, membuat Akademisi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Hendra Kasim, angkat bicara. Menurutnya, meskipun tidak ada sanksi hukum bagi Kepala Daerah yang mangkir dari panggilan Bawaslu, sudah sepatutnya Kepala Daerah menghadiri panggilan Bawaslu.

“Inikan hanya agenda klarifikasi, kami pikir Walikota dan Wakil Walikota yang dipanggil oleh Bawaslu untuk dimintai klarifikasi harus menghadiri panggilan Bawaslu tersebut.
Hal ini selain sebagai kesempatan Kepala Daerah menjelaskan persoalan yg hendak dimintai klarifikasi, juga merupakan bentuk penghormatan kepada lembaga negara, khususnya penyelenggara pemilihan,” jelas Hendra.

Hendra mengatakan, harusnya selaku Kepala Daerah, Walikota dan Wakil Walikota Ternate memberikan teladan. Termasuk teladan dalam membangun electoral justice system.

Lebih dari itu, lanjut Hendra, dalam pengelolaan pemerintahan dikenal Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), salah satu AAUPB adalah asas bertindak cermat atau asas kecermatan.

“Asas ini menghendaki agar pemerintah atau administrasi bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah. Ketidakhadiran Walikota dan Wakil Walikota dapat dimaknai tidak bertindak cermat,” lanjutnya.

Hendra juga mengingatkan, jika dalam kajian hukum Bawaslu nanti terkesan sepihak dan tidak sesuai dengan pandangan atau keadaan sebenarnya menurut Walikota dan Wakil Walikota karena ketidakhadiran, sehingga ada penjelasan yg tidak tersampaikan kepada Bawaslu, maka jangan salahkan pengawas pemilihan yang merupakan kewenangan mereka menegakkan hukum pemilihan. (*)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *