Bawaslu Halut Didesak Tindaklanjuti Dugaan Politik Uang

PENA – Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan Demokrasi (AMPKD) menggelar unjuk rasa di depan kantor Bawaslu Halmahera Utara (Halut), Jumat (11/9).

Aksi tersebut menuntut Bawaslu Halut segera menidaklajuti dugaan praktek politik uang yang terjadi pada saat pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Halut, Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi.

Di lokasi unjuk rasa, puluhan massa datang dengan mobil truk membawa selebaran yang dibagikan ke masyarakat. Dalam selebaran, selain berisi tuntutan agar Bawaslu segera menindaklanjuti kasus yang terjadi pada 5 September lalu, massa juga mendesak Bawaslu agar bertindak tegas dan mendiskualifikasi Frans Manery-Muhlis Tapi Tapi sebagai Bapaslon bupati dan wakil bupati Halut.

Menurut massa, dalam UU Pemilu Nomor 7/2020, tentang tugas dan wewenang Pengawas Pemilu, dalam Poin (b) tertulis tentang memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran administrasi pemilu, dan Poin (c) memeriksa, mengkaji dan memutuskan pelanggaran politik uang. Atas poin tersebut, Mohamad Risme, salah satu pengunjuk rasa, mengatakan bahwa Bawaslu punya wewenang untuk memutuskan pelanggaran yang terjadi.

Dia menambahkan, sebab kasus ini telah dirilis beberapa media lokal. Bahkan komisioner Bawaslu Provinsi, Masita Nawawi, telah mendapat laporan langsung dari Panwas kecamatan Tobelo, sekaligus memiliki bukti rekaman video.

“Oleh sebab itu aksi ini bertujuan demi keadilan serta kebijakan yang berpihak pada kebenaran di Halmahera Utara,” teriak Risme dalam orasinya.

Massa aksi yang menamakan diri pencari keadilan ini berjanji, akan mengawal kasus tersebut sampai ada keputusan dari pihak Bawaslu. (fnc)