Gubernur Malut Launching Cetak Biru PPM Kegiatan Usaha Pertambangan

PENA – Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, menghadiri kegiatan sosialisasi sekaligus melaunching cetak biru (blue print) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) pada kegiatan usaha pertambangan Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini dilaksanakan di Grandland Hotel Tobelo, Halmahera Utara, Rabu (13/1).

Dalam sambutannya, Gubernur AGK menyampaikan bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan saat ini menjadi perhatian berbagai pihak, karena dapat dianggap sebagai jawaban terhadap kepedulian suatu masalah industri pertambangan terhadap kondisi di sekitarnya.

Kebijakan nasional tentang pengelolaan sumber daya alam termasuk sumber daya mineral, pada dasarnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memperhatikan aspek konservasi, rehabilitasi dan penghematan dalam pemanfaatan melalui teknologi yang ramah lingkungan. Peran serta perusahaan pertambangan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat merupakan tuntutan dalam dunia internasional menjadi tanggung jawab sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan.

Tanggung jawab untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih penting bagi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, sebab usaha pertambangan umumnya berada pada wilayah terpencil yang minim sarana dan prasarana. “Sudah menjadi komitmen bangsa ini, bahwa pengelolaan sumberdaya mineral Indonesia sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Salah satu penjabarannya adalah dengan Program PPM,” ujarnya.

Oleh karena itu, Gubernur menekankan agar perusahaan pertambangan wajib ikut mengembangkan dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Karena masyarakat di sekitar lokasi pertambangan yang menerima dampak dari kegiatan pertambangan. “Untuk itu, masyarakat harus mendapatkan kompensasi melalui program PPM perusahaan pertambangan berupa manfaat ekonomi dan manfaat lainnya,” terangnya.

Dirinya juga berharap kehadiran industri pertambangan harus memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, berupa peningkatan kesejahteraan dalam aspek ekonomi.

Sementara Kepala Dinas ESDM Malut, Hasyim Daeng Barang, menyampaikan bahwa penyusunan blue print pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan ini merupakan tindaklanjut dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 25 tahun 2018 tentang pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Pada pasal 38 ayat 1 mengamanatkan bahwa Gubernur menetapkan cetak biru untuk selanjutnya wajib menjadi pedoman bagi para pemegang IUP dan IUPK dalam menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, sebelum sampai pada tahap ini, tim penyusun telah bekerja keras untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak dan pemangku kepentingan, menerima masukan, pandangan, dan pendapat melalui focus group disscusion (FGD) di beberapa daerah. Selain itu, melakukan rapat penajaman draft blue print bersama tim pengarah Provinsi Malut, serta rapat finalisasi dengan mengundang peserta dari kabupaten/kota.

Dikatakannya, blue print PPM pada kegiatan usaha pertambangan ini telah ditetapkan Gubernur melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 384/KPTS/MU/2020 tanggal 16 Oktober 2020. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri ESDM yang merupakan bagian dari kebijakan nawacita pemerintah. “Dengan adanya blue print PPM ini akan menjadi acuan wajib bagi setiap perusahaan pertambangan di Malut dalam menyusun rencana induk PPM. Ini diharapkan akan terjadi sinkronisasi, integrasi dan sinergi program PPM di Malut untuk mendorong peningkatan kesejahteraan, khususnya di
kawasan sekitar wilayah pertambangan,” jelasnya.

Hasyim bilang, blue print PPM ini memiliki visi masyarakat sekitar tambang Malut sejahtera, cerdas, mandiri, dan berkelanjutan. Sedangkan untuk misi yakni membangun perekonomian masyarakat sekitar tambang secara sistematis dan terarah. Membangun tata kelola ekonomi sosial dan budaya untuk mencapai kemandirian masyarakat sekitar tambang.

Menyiapkan sumber daya manusia sekitar tambang di bidang pendidikan yang unggul, terampil, mandiri, dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses percepatan pembagunan. “Dan mewujudkan masyarakat yang peduli pada keberlanjutan lingkungan sekitar tambang,” pungkasnya menutup.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Halmahera Utara, Forkompimda Halmahera Utara, Kepala dinas ESDM Malut, Dr. Ridha Azam, para camat dan ketua forum kepala desa lingkar tambang PT. NHM, dan ketua forum Multi Stakeholder PPM PT. NHM. (ask)