Pemprov Belum Putuskan Serahkan Aset Eks Kediaman Gubernur Malut Kepada Pemkot Ternate

PENA – Status kepemilikan aset eks rumah dinas Gubernur Maluku Utara yang terletak di Kelurahan Kalumpang, Kota Ternate, belum dikuasai secara utuh antara Pemerintah Provinsi Malut dan Pemerintah Kota Ternate.

Pasalnya, tanah dari rumah dinas tersebut merupakan milik Pemkot Ternate dan sudah bersertifikat. Sementara bangunannya masih dikuasai Pemprov Malut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Malut, Ahmad Purbaya mengatakan, terkait rumah dinas gubernur di Kelurahan Kalumpang ini masih dalam tahap penyelesaian antara Pemprov Malut dan Pemkot Ternate.

Sejauh ini, kata dia, baru dilakukan satu kali pertemuan antara Pemkot Ternate dengan Pemprov Malut yang difasilitasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut. Pertemuan pertama ini belum menghasilkan kesepakatan apakah aset ini nantinya diserahkan ke Pemkot Ternate atau dikembalikan ke Pemprov Malut.

“Belum ada keputusan. Ini masih pertemuan pertama,” kata Purbaya saat dikonfirmasi Jumat kemarin (5/2).

Sementara menyangkut dengan keberadaan aset Pemprov Malut di Kota Ternate yang masih dikuasai pihak ketiga dan belum dibuat surat kuasa khusus (SKK) kepada Kejati, kata mantan Kepala Inspektorat Malut ini, pihaknya sedang menyusunnya.

Namun sebelum itu, pihaknya mendahulukan penyelesaian rumah dinas gubernur. “Jadi setelah selesai rumah dinas, barulah dibuat SKK. Ini bertahap, pasti semuanya di-SKK,” jelasnya.

Pernyataan Purbaya ini sedikit berbeda dengan keterangan Sekretaris Daerah Kota Ternate, Jusuf Sunya. Saat ditemui usai rapat koordinasi di Kejati Malut beberapa hari lalu, Jusuf mengatakan bahwa permasalahan aset yang selama ini menjadi kendala sudah teratasi, termasuk aset kediaman gubernur yang berada di Kelurahan Kalumpang Ternate.

“Masalah soal eks kediaman itu sudah dituntaskan, rapat koordinasi ini hanya mendengar pendapat hukum dari pihak Kejati saja,” katanya.

Terkait rumah dinas gubernur ini, lanjut Sekot, sudah ada beberapa opsi yang diputuskan dan tinggal selangkah lagi akan terselesaikan. “Eks kediaman (rumah dinas gubernur di Kalumapang Ternate, red) itu sudah hampir selesai. Tiggal selangkah lagi,” tandasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menaruh perhatian serius terhadap status kepemilikan aset rumah dinas gubernur ini. KPK akam berupaya melakukan mediasi antara Pemprov Malut dan Pemkot Ternate untuk mencari jalan keluarnya.

Aset tersebut secara legalisasi milik Pemkot Ternate, karena sudah memiki sertifikat. Hanya saja bangunannya masih milik Pemprov Malut. KPK juga telah meminta kepada Pemprov Malut dan Pemkot Ternate agar melakukan  koordinasi untuk menyelesaikan masalah ini.

“Ini kan masih dalam satu induk Pemda di Malut. Kami harap kondusiflah,” kata Ketua Tim Kordinasi KPK Wilayah Malut, Mohammad Janathan saat kegiatan Kordinasi dan Suprevisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) di Malut beberapa waktu lalu. (ask)