Penanganan Sampah di Kota Ternate Dinilai Tidak Maksimal

PENA – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate dinilai tidak mampu menangani masalah persampahan. Pasalnya, penumpukan sampah yang terjadi di sejumlah sudut di Kota Ternate belum bisa terurai dengan baik.

Salah satu penyebabnya adalah mobil pengangkut sampah yang masih kurang. Belum lagi masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sering mengalami kekosongan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, terlihat hampir di semua Tempat Pembuangan Sampah (TPS), sampah meluber hingga ke bibir jalan dan menimbulkan bau yang tidak sedap.
Akibat kondisi ini, banyak masyarakat yang kecewa dengan ketidakmampuan DLH dalam menangani masalah sampah.

Hal ini membuat publik angkat bicara. Salah satunya datang dari Ahli Lingkungan Maluku Utara, Syarif Tjan. Ia menyatakan masalah sampah di Kota Ternate merupakan masalah klasik yang hingga kini tak teratasi. Dalam kondisi normal saja, sampah tidak semuanya terangkut.

Berdasarkan data yang diperolehnya, volume sampah yang terangkut tak mencapai 50 persen dari total volume sampah yang dihasilkan penduduk Kota Ternate. “Kalau DLH menghandle sendiri penanganan sampah, pasti tidak mampu. Menurut saya, peran masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sampah. Disamping peralatan angkutan sampah, tentunya juga harus diremajakan,” katanya kepada Penamalut.com, Senin (8/2).

Menurutnya, penanganan sampah di Kota Ternate harus dikelola dengan menggunakan konsep Zero Waste. Sampah harus dipandang sebagai sumber ekonomi yang potensial. Sehingga sebelum dibuang sampah, harus dikelola terlebih dahulu di masing-masing rumah dengan memanfaatkan sampah berdasarkan jenisnya. Penerapan pengolahan sampah berbasis 3R yakni Reduce, Reuse, dan Recycle. “Selanjutnya yang tidak terolah baru dibuang ke TPS,” ujar pria yang akrab disapa Gubang ini.

Selama ini, lanjut dia, sampah di Kota Ternate hanya sekadar dikumpulkan dan dibuang ke Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Kalau pun dikelola sebagai kompos, itupun hanya sebagian kecil saja dan tidak rutin.

Dirinya menilai DLH tidak pernah memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat untuk ikut aktif mengelola sampah secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan jumlah kendaraan sampah terbatas, tentu saja DLH kewalahan mengatasi produksi sampah yang dihasilkan warga kota. “Kita butuh paradigma baru dalam mengelola sampah. Jadi ke depan saya mengharapkan kepada wali kota terpilih untuk menempatkan orang yang paham dan punya disiplin ilmu di bidang rekayasa lingkungan, termasuk pengelolaan sampah untuk mengendalikan DLH,” jelasnya.

“Tidak hanya sekadar menempatkan orang atas pertimbangan faktor politis, melainkan atas dasar meritokrasi dalam mewujudkan pemerintahan yang benar-benar meritsystem,” pungkasnya menutup. (*)