Pemprov Malut Kesulitan Akses ke PT. IWIP, Sahril: Ini Ulah Pemerintah Pusat

0
Anggota Komisi III DPRD Malut, Sahril Tahir. (Ask/Penamalut)

PENA – Pemerintah Provinsi Maluku Utara rupanya agak kesulitan masuk ke perusahaan tambang di Malut, salah satunya PT. IWIP.

Ini terbukti dari pernyataan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Malut, Bambang Hermawan yang menyatakan kesulitan akses ke perusahaan tersebut.

Bahkan sejak berdirinya PT. IWIP, pihaknya baru pertama kali dapat meninjau aktivitas perusahaan terbesar di Kabupaten Halmahera Tengah itu. “Baru pertama kali, itu pun karena mendapingi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang meninjau smelter di IWIP,” katanya beberapa waktu lalu.

Sulitnya Pemprov Malut mengakses masuk ke perusahaan ini disesalkan anggota Komisi III DPRD Malut, Sahril Tahir. Oleh karena itu, pihaknya akan memanggil pihak PT. IWIP. “Sangat disayangkan kalau sampai tidak mampu mengakses kedalam. Oleh karena itu nanti kita panggil si perusahaan ini,” katanya saat ditemui usai pertemuan dengan pihak Harita Group di Royal Resto, Ternate, Kamis (25/2).

Menurutnya perusahaan tambang yang beroperasi di Malut ini tidak lagi memandang pemerintah daerah. Ini karena pemerintah pusat selalu melindungi perusahaan-perusahaan asing yang berinvestasi di Malut. “Sehingga yang terjadi adalah perusahaan menganggap remeh pemerintah daerah,” tukasnya.

Cara-cara seperti ini, kata dia, tidak boleh dibiarkan. Sebab pemilik negeri Malut ini bukan pemerintah pusat, melainkan milik rakyat Malut sendiri. “Saya pikir ini nanti kita bicarakan di Komisi III. Silahkan saja pemerintah pusat mau mengeluarkan kebijakan seperti apa, tapi kita daerah juga punya kewenangan untuk daerah ini,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Malut itu. (ask)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here