Wabup Halbar Berjanji Bakal Menyehatkan Keuangan Daerah

0
Wakil Bupati Halbar, Djufri Muhammad (kanan), saat menyerahkan LKPD kepada Ketua BPK Malut Hermanto, Rabu (17/3). (Foto: Diskominfo Halbar)

PENA – Wakil Bupati (Wabup) Halmahera Barat (Halbar) Djufri Muhammad, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Halbar Syahril A. Radjak dan beberapa pimpinan SKPD mengunjungi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Malut untuk menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Rabu (17/03), di Kantor BPK Malut kota Ternate.

Penyerahan LKPD 2020 itu diterima langsung oleh Kepala BPK Malut Hermanto.

Wakil Bupati Halbar Djufri Muhammad saat penyerahan LKPD menyampaikan, koreksi dari BPK Malut sangatlah penting dan merupakan keutamaan bagi Pemkab Halbar dalam mengevaluasi kinerja keuangan daerah. Djufri berjanji, bersama Bupati Halbar James Uang, bakal menyehatkan keuangan daerah.

“Maka dari itu apa yang menjadi catatan dari BPK Malut akan kami prioritaskan dan kami jadikan acuan dalam rangka menyehatkan keuangan Daerah Kabupaten Halbar,” ujar Ketua DPC Nasdem Halbar ini.

Menurut Djufri, acuan BPK akan menjadi langkah awal mengingat dirinya dan Bupati James Uang baru terpilih, oleh karena itu dirinya berharap Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat Halbar mampu bekerja sama dalam rangka memperbaiki sistem keuangan kabupaten Halmahera Barat.

Sementara itu Kepala BPK Malut, Hermanto mengatakan, penyampaian dan penyerahan LKPD merupakan kewajiban pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dalam pasal 56 ayat (3) UU nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara yang menyatakan bahwa laporan keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Pemeriksaan yang di laksanakan oleh BPK dari penyerahan LKPD tersebut merupakan sebuah proses identifikasi masalah-masalah, analisis dan evaluasi yang dilaksanakan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara,” papar Hermanto. (*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here