Polda Maluku Utara Tunggu Hasil Audit BPKP Terkait Kasus DD Taliabu

PENAMALUT.COM, TERNATE – Sejak di-P19 oleh jaksa peneliti Kejaksaan Tinggi Maluku Utara pada akhir 2020 lalu, sampai saat ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Malut belum juga melengkapi berkas perkara pemotongan dana desa (DD) Kabupaten Taliabu tahun 2017.

Saat ini, penyidik Polda Malut masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Malut terhadap kasus yang diduga merugikan keuangan negara senilai 4 miliar tersebut.

Direktur Ditreskrimsus Polda Malut, Kombes (Pol) Alfis Suhaili menuturkan bahwa pihaknya terus melakukan penyidikan untuk memenuhi petunjuk jaksa.

“Penyidik lagi penuhi petunjuk jaksa dan juga terus melakukan koordinasi untuk proses pemenuhan kasus tersebut,” kata Alfis kepada wartawan, Jumat (4/6) tadi.

Menurutnya, penyidik sudah turun bersama-sama dengan BPKP untuk menghitung kerugian keuangan Negara. Saat ini dalam tahap proses finalisasi dan koordinasi terus berjalan.

Sambil menunggu hasil audit, pihaknya juga sedang mengumpulkan dokumen-dokumen hasil pemeriksaan dan melakukan analisa.

Sekadar diketahui, dalam petunjuk jaksa itu, penyidik Ditreskrimsus Polda Malut telah memeriksaan puluhan saksi terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, bendahara desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tersebar di Kabupaten Taliabu.

Informasinya dana yang dipotong itu kemudian ditransfer ke rekening CV. Syafaat Perdana melalui BRI Unit Bobong pada Sabtu 8 Juli 2017. CV Syafaat Perdana diduga milik Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kasda Pemkab Taliabu berinisial ATK alias Agung yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Per desanya dipotong 60 juta. Dari 71 desa yang dipotong, totalnya Rp 4 miliar lebih. (Red)