Pertanggungjawaban Keuangan Sejumlah OPD di Pemprov Maluku Utara Tidak Jelas, DPRD Minta Diaudit

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Penggunaan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara patut dipertanyakan.

Pasalnya, pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh sejumlah OPD tersebut terdapat kejanggalan.

Lihat saja, dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Utara, terdapat perbedaan data antara realisasi fisik dan keuangan dengan data realisasi pada LKPJ.

Ini ditemukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Malut. Lembaga wakil rakyat itu kemudian merekomendasikan kepada Inspektorat Malut untuk melakukan audit terhadap pertanggungjawaban keuangan pada sejumlah OPD itu.

Juru bicara Pansus DPRD Malut, Erwin Umar, saat menyampaikan hasil Pansus DPRD dalam rapat paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Malut, Rabu (16/6), menuturkan ada beberapa OPD yang pertanggungjawaban keuangannya tidak sesuai, antara lain Dinas Kesehatan, RSUD Chasan Boesorie, Dinas PMD, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perindag, dan sejumlah OPD lainnya.

Pada Dinas Kesehatan, terdapat perbedaaan data realisasi fisik dan keuangan dengan data realisasi pada dokumen LKPJ. Dana refocusing sebesar 23 miliar, direalisasi sebesar 16 miliar. Belum jelas peruntukannya dan tidak tepat sasaran sesuai tupoksi OPD.

Belum jelas penggunaan kegiatan refocusing pada pengadaan media Covid-19 senilai 1,3 miliar lebih
1.389.485.000. Belum jelas maksud kegiatan refocusing pada pemantauan dan evaluasi tenaga kontrak penaanganan pendemi Covid-19 di tempat karantina sebesar 417 juta.

Selain itu, kegiatan refocusing pada sosialisasi dan pemantauan ibu hamil, bayi, balita, remaja dan lansia dalam upaya penanganan covid-19 di Kota Ternate senilai 504 juta tidak jelas. Sebab diketahui saat itu tidak diperkenankan kegiatan sosialisasi secara tatap muka.

“Maka dari itu, Pansus LKPJ DPRD Malut merekomendasikan kepada Gubernur segera memerintahkan Inspektorat untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penggunaan dana refocusing di Dinas Kesehatan. Gubernur juga segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Kesehatan terkait belum optimalnya pelayanan rumah sakit di Sofifi,” ujar politisi Perindo itu.

Hal yang sama juga ditemukan Pansus pada RSUD Chasana Boesorie. Di mana data yang disajikan dalam dokumen LKPJ berbeda dengan penjelasan Direktur RSUD Chasan Boesoiri. Status RSUD Chasan Boesori sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum dijalankan sepenuhnya.

Penganggaran belanja yang berasal dari pemerintah provinsi tidak fleksibel penggunaannya sesuai kebutuhan RSUD. Direktur RSUD juga belum mampu menjelaskan pendapatan BLUD tahun 2020. Status piutang RSUD Chasan Boesori yang berasal dari layanan kesehatan masyarakat belum dijelaskan dalam LKPD atas permasalahan tersebut di atas.

Untuk itu, pansus LKPJ Gubernur merekomendasikan pimpinan DPRD agar membentuk Pansus BLUD RSUD Chasan Boesori agar mengidentifikasi permasalahan pengelolaan BLUD RSUD Chasan Boesori.

Pansus juga merekomendasika kepada Gubernur segera memerintahkan kepada kepala BPKPAD untuk memastikan piutang RSUD Chasan Boesori dan segera dilakukan pelunasan.

Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), terdapat perbedaan data realisasi keuangan dan fisik dengan data yang tersaji pada dokumen LKPJ. Penyerapan anggaran belanja langsung pada DPMD direalisasikan sebesar Rp 888 juta atau 22.36 persen dari total anggaran sebesar 3,9 miliar.

Penyerapan anggaran sangat rendah, tetapi DPMD tidak dapat menjelaskan permasalahan penyerapan anggaran dan solusi penanganan masalah tersebut. Dari dana realisasi tersebut terdapat kegiatan rapat koordinasi teknis sebesar 254 juta dan program pelayanan administrasi kantor sebesar 507 juta.

Dengan demikian, DPMD tidak efektif dalam menjalankan prograam dan kegiatan tahun 2020. Atas permasalahan tersebut, maka Pansus merekomendasikan kepada Gubernur segera melakukan evaluasi kinerja
Dinas PMD. Kepada kepala dinas PMD agar menjalankan program dan kegiatan secara efektif dan efisien.

Untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, terdapat anggaran belanja langsung sebesar 3,8 miliar dan realisasi anggaran sebesar 3,4 miliar. Anggaran yang sangat kecil tidak mampu dimaksimalkan hasil outcome program dan kegiatan. Selain itu, terdapat perbedaaan data realisasi fisik dan keuangan dengan dengan data realisasi pada dokumen LKPJ.

Kegiatan pembangunan satu data Maluku Utara Sebesar 299 juta belum jelas output dan outcome kegiatannya. Atas permasalahan itu, maka Pansus LKPJ merekomendasikan agar Pemprov Malut harus fokus terhadap penyediaan jaringan internet untuk mendukung pelaksanaan e-Government.

” Saudara Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian segera mengimplementasi program satu data Maluku Utara, untuk dapat menghasilkan data yang valid dan akurat serta update,” pintanya.

Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdapat realisasi belanja langsung sebesar 2,25 miliar lebih atau 66,22 persen dari total anggaran belanja langsung sebesar 4,4 miliar. Realisasi anggaran belanja langsung rendah dengan output dan outcome kegiatan yang tidak jelas.

Realisasi anggaran belanja yang bersumber dari APBD khususnya program penumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah dan aneka, tidak dapat dijelaskan berapa jumlah IKM yang menjadi sasaran pengembangan dan penyebarannya di Maluku Utara. Terdapat program pengembangan IKM yang sama yang dibiayai oleh APBD dengan realisasi anggaran sebesar 446 juta.

Pada masa pendemi Covid-19, seharusnya Disperindag melakukan program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan penyehatan ekonomi industri kecil dan menengah (IKM). Atas permasalahan tersebut, maka Pansus LKPJ merekomendasikan Disperindag harus transparan dan akuntabel dalam pengembangan IKM di Maluku Utara.

“Dinas Perindag perlu menyusun grand desain pengembangan IKM di Maluku Utara, sehingga pendanaan program pengembangan IKM dan Aneka tepat sasaran,” beber anggota Komisi IV DPRD ini menutup. (Red)