Kisruh Pimpinan DPRD dan Bapemperda Halmahera Barat Berakhir, Tamin: Hanya Miskomunikasi

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Perseteruan antara unsur pimpinan dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Halmahera Barat terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) perampingan OPD beberapa hari lalu berakhir damai.

Sebelumnya, baik pimpinan DPRD maupun Bapemperda saling menuding. Bapemperda menganggap pimpinan DPRD telah mengambil kewenangan mereka, lantaran pembahasan Ranperda tersebut diambil alih oleh pimpinan DPRD.

Sementara pimpinan DPRD menganggap Bapemperda salah memahami maksud pimpinan DPRD.

Kamis (17/6), Ketua dan Anggota Bapemperda melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD. Pertemuan yang dihadiri Ketua DRPD Charles Richard, Wakil Ketua I Robinson Missy, Wakil Ketua II Riswan Hi. Kadam, Ketua Bapemperda Tamin Ilan Abanun, Wakil Ketua Bapemperda Asdian Taluke, dan anggota Bapemperda Albert Hama itu berlangsung di ruang kerja Ketua DPRD.

Usai melakukan pertemuan, Ketua Bapemperda Tamin Ilan Abanun mengatakan bahwa polemik pembahasan Ranperda perampingan OPD yang berlangsung beberapa hari ini hanya miskomunikasi.

“Jadi kami sudah berembuk antara Bapemperda bersama unsur pimpinan DPRD untuk selesaikan polemik beberpa hari kemarin,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Hanura ini juga menyatakan terkait tudingannya bahwa unsur pimpinan DPRD mengambil kewenangan Bapemperda adalah tidak benar. Karena menurutnya, itu hanya kesalahpahaman.

“Prinsipnya ini hanya miss komunikasi saja antara unsur pimpinan dan Bapemperda, dan semua anggota saya sudah bersepakat untuk menyelesaikan permaslahan ini,” tukasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Halbar Charles Richard mengungkapkan permasalahan yang sering terjadi dalam lembaga DPRD itu hal yang biasa. Untuk itu harus ada pertemuan internal antar unsur pimpinan dan Bapemperda agar bisa menjaga keharmonisan semua anggota DPRD.

“Sebagai ketua DPRD yang menjaga marwah lembaga, saya harus memanggil Bapemperda untuk rapat bersama dengan unsur pimpinan untuk bagaimana mencari solusi. Karena ada miskomunikasi dalam hal pembahasan perampingan OPD. Kami sudah duduk bersama, dan ini hal biasa di dalam lembaga DPRD,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan Halbar ini juga menegaskan, bakal melakukan evaluasi dalam lembaga DPRD untuk mengetahui kinerja-kinerja anggota DPRD dan unsur Piminan DPRD agar tidak terjadi lagi permasalahan seperti polemik beberapa hari kemarin.

“Kurang lebih enam bulan kita tidak melakukan evaluasi. Ini juga menjadi miskomunikasi yang sangat besar. Karenanya, evaluasi itu penting dilakukan untuk mengetahui kinerja-kinerja kita semua, baik itu pimpinan maupun alat kelengkapan dan fraksi,” pungkasnya. (yadi/red)