banner 1080x1080 banner 1080x1080 banner 1080x1080

DPRD Halbar Resmi Bentuk Pansus, Siap Telusuri ASN Siluman dan Aset Daerah

  • Bagikan
Suasana rapat paripurna pembentukan Pansus di DPRD Halbar. (Haryadi Penamalut)
banner 468x60

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Barat menggelar rapat paripurna pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menelusuri perbedaan data pegawai dan penerima gaji di Pemkab Halbar.

Pansus ini juga akan menelusuri aset pemerintah daerah Halbar yang ada di beberapa daerah di Provinsi Maluku Utara.

Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD, Jumat (16/7) kemarin itu mempercayakan Yuliche D.Baura dari Fraksi PDIP sebagai Ketua Pansus, Wakil Ketua I Pansus Joko Ahadi dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua II Pansus Albert Hama dari Fraksi PKB.

Sementara Sekretaris bukan anggota Hadijah Sergi, dengan anggota Yan Frangky Luang dari Fraksi Demokrat, Nikodemus H. David dari Fraksi Gerindra, Tamin Ilan Abanun dari Fraksi Hanura, Dasril Usman dari Fraksi Nasional Amanat Sejahtera (NAS), Ibnu Saud Kadim dari Fraksi Demokrat, dan Atus Sandiang dari Fraksi Gerindra.

Ketua DPRD Halbar, Charles R. Gustan mengatakan, dengan kondisi keuangan daerah yang serba sulit di masa pandemi covid-19, muncul kabar temuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) fiktif atau siluman yang digaji oleh negara.

Jumlah PNS fiktif itu kata Charles, mencapai 137 orang. Untuk memperoleh keakuratan dan validasi data yang mumpuni, maka diperlukan konfirmasi data secara langsung.

“Adanya permasalahan PNS fiktif tersebut, DPRD memandang perlu dibentuk Pansus untuk menelusuri keberadaan PNS fiktif pada masing-masing perangkat daerah,” ujarnya.

Politisi PDIP ini juga mengatakan dengan menggunakan prosedur validasi data secara langsung, DPRD akan menelusuri lebih jauh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus PNS fiktif tersebut.

Ia juga menyebut pembentukan Pansus ini untuk mencari tahu selisih ASN yang begitu banyak atau hanya salah input data.

“Jadi harus bentuk Pansus, supaya tim Pansus lebih giat lagi. Karena ini beda dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP),” ucapnya.

Setelah terbentuknya Pansus ini, maka Pansus sudah mulai aksi pada Senin ini dengan agenda mengambil data ASN di semua internal SKPD.

Sementara untuk aset, lanjut dia, Pansus akan bergerak di sejumlah daerah di wilayah Maluku Utara. Karena soal aset, Halbar waktu itu adalah kabupaten induk Maluku Utara, sehingga aset itu perlu ditelusuri di 10 kabupaten/kota.

Charles bilang, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah dalam rangka menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Masa kerja Pansus ini diperlukan waktu 6 bulan, sehingga dapat terlihat kerja-kerja Pansus dengan baik,” jelasnya mengakhiri.

Sekadar diketahui, jumlah ASN yang tercatat di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halbar sebanyak 3.873 orang, sedangkan daftar ASN penerima gaji di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) berjumlah 3.736 orang. (yadi/ask)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *