Refocusing 8 Persen, PNS di Halbar Bakal Gigit Jari

  • Bagikan
Sekda Halbar, Syahril Abd Radjak. (Haryadi/Penamalut)

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Kebijakan pemerintah pusat untuk memangkas dana alokasi umum (DAU) pemerintah daerah sebesar 8 persen membuat pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, bakal gigit jari.

Pasalnya, refocusing 8 persen untuk penanganan pandemi Covid-19 itu dapat memangkas berbagai tunjangan setiap PNS yang ada di Halbar. Tersisa, pegawai hanya menikmati gaji pokok.

Sekertaris Daerah Halbar, Syahril Abd. Radjak mengatakan, dana alokasi umum di Pemda Halbar sekitar 470 miliar sekian, yang didalamnya termasuk gaji pegawai sekitar 300 miliar.

“Jika dilakukan refocusing 8 persen yang artinya sekitar 30 miliar, maka segala aktivitas program maupun kegiatan pemerintahan bakal dihentikan. Dan untuk pembayaran utang pihak ketiga juga bakal dihentikan,” jelas Syahril saat ditemui wartawan, Selasa (3/8) tadi.

Menurutnya, pihaknya masih mengkaji terkait sisa dari dana yang sudah direalisasikan untuk dipenuhi refocusing 8 persen.

Refocusing 8 persen dari sisa DAU, kata dia, sangat mudah untuk disesuaikan. Namun problemmya refocusing 8 persen bukan dari sisa anggaran satu semester, tetapi dihitung keseluruhan DAU yang telah terpakai maupun belum.

“Jadi mau tidak mau, harus kita paksakan semua aktivitas pemerintahan harus terhenti, sebab harus penuhi semua persyaratan dari 8 persen itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, refocusing 8 persen ini ada juga pengurangan dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 15 miliar.

“Jadi kemungkinan besar untuk satu semester ke depan yakni Agustus sampai Desember, pegawai hanya bisa terima gaji,” tukasnya.

Hal ini, lanjut antan Kepala BPKPAD Halbar itu bukan tidak mungkin pegawai hanya dapat menerima gaji. Dirinya mencontohkan DAU Halbar 100 miliar, sementara yang sudah digunakan selama 6 bulan belakangan sudah terpakai 50 persen atau 50 miliar. Jika refocusing 8 persen dari anggaran 100 miliar, maka sedikitnya 8 miliar yang harus dibuka. Sementara anggaran sisa 50 miliar dan harus dipotong 8 persen atau 8 miliar, maka tersisa 42 miliar.

“Didalam 42 miliar masih ada anggaran untuk gaji PNS dan lain-lain. Jelas ini sangat memberartkan,” terangnya.

Ia mengaku kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat ini membuat pihaknya pusing melakukan pengkajian, sebab anggaran sudah berjalan satu semester.

Untuk mekanisme pendanaan covid nanti, pihaknya masih mengikuti aturan tahun sebelumnya yang semuanya harus direview oleh Inspektorat. Selain itu, sasarannya juga harus jelas. (yadi/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!