Nelayan Asal Sulawesi Bebas Beroperasi di Sula, DKP Malah Berikan Izin

  • Bagikan
Kapal nelayan asal Sulawesi yang beroperasi di Kepulauan Sula. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, SANANA – Puluhan nelayan asal Sulawesi Utara bebas beroperasi di perairan Kepulauan Sula. Bahkan mereka dengan bebasnya mengambil telur ikan terbang di wilayah perairan Mangoli Utara.

Informasi yang didapat dari nelayan setempat, mereka ini telah mengantongi surat rekomendasi Nomor: 523.3/173k/DKP-KS/VI/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sula, tertanggal 12 Juli 2021.

Rekomendasi tersebut ditandatangani langsung oPelaksana Tugas (Plt) Kadis DKP Sula, Sahlan Norau.

Keberadaan nelayan ini tentu sangat mengganggu nelayan setempat. Selain menggunakan alat pancing berupa jaring, mereka juga mengambil telur ikan yang dirawat dan dijaga nelayan lokal.

“Kapal-kapal nelayan asal Sulawesi itu awalnya beroperasi di Pulau Taliabu, tapi mereka diusir dan tidak diizinkan beroperasi di sana. Makanya mereka datang ke Sula dan beroperasi disini,” kata salah satu warga yang enggan namanya disebut kepada wartawan, Kamis (16/9).

Menurut dia, anehnya ketika di Sula, pihak DKP Sula malah memberikan rekomendasi untuk mereka beroperasi. Padahal suda tahu bahwa mereka itu nelayan dari luar daerah, dan bukan nelayan lokal Sula.

“Kenapa harus diberi rekomendasi izin. Seharusnya sebelum memberikan rekomendasi, pihak DKP harus mengakaji dulu regulasi dan melakukan tinjauaan ke lapangan, agar dapat diketahui hasil apa saja yang di ambil oleh nelayan dalam yang beroperasi,” katanya kesal.

“Masa rekomendasi tangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap pancing dan jaringan, baru yang diambil malah benih ikan atau telur ikan terbang. Ini kan tidak boleh,” sambungnya.

Ia khwatir, jika nelayan luar Maluku Utara ini dibiarkan terus beroperasi di wilayah Sula, mengancam mata pencaharian nelayan lokal khususnya di Mangoli dan sekitarnya.

Persoalan ini, kata dia, sudah dikeluhkan dan dilaporkan kepada pihak terkait, namun belum ada tindakan dari pihak dinas maupun pemerintah daerah.

“Kami menduga beroprasinya nelayan asal sulawesi ini terkesan dilindungi pihak terkait dalam hal ini DKP Sula,” tuturnya. (ish/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!