Beranda Hukum dan Kriminal Lagi, Rektor dan Dekan Hukum UMMU Mangkir dari Persidangan

Hukum dan Kriminal

Lagi, Rektor dan Dekan Hukum UMMU Mangkir dari Persidangan

Oktober 21, 2021Oktober 21, 2021

Kantor Pengadilan Negeri Ternate. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Prof. Saiful Deni dan Dekan Fakultas Hukum, Rahim Yasin, kembali mengkir dari persidang perbuatan melawan hukum (PMH) yang diajukan dan tuntutan ganti rugi atas perkara Nomor 63/Pdt.G/2021/PN Tte yang diajukan mantan mahasiswanya, Rani Andini Yasa.

Sidang kedua yang dipimpin langsung Ketua Majelis Hakim Rudy Wibowo didampingi dua hakim anggota itu dengan agenda menentukan mediasi, Kamis (21/10). Hanya saja, pihak tergugat dalam hal ini Rektor dan Dekan Fakultas Hukum UMMU tidak hadir. Alhasil, sidang tersebut ditunda.

“Ini merupakan sidang kedua yang telah diagendakan majelis hakim. Sayangnya, kedua tergugat dalam hal ini Rektor dan Dekan Fakultas Hukum UMMU tidak hadir. Sebelumnya pada sidang peratama beberapa waktu lalu juga keduanya mangkir,” kata kuasa hukum penggugat Rani Andini Yasa, Muhammad Thabrani.

Sidang kembali diagendakan pada Kamis (28/10) pekan depan. Jika nanti pada panggilan ketiga para tergugat atau kuasanya tidak hadir, maka tidak ada lagi mediasi.

“Ini menunjukan bahwa tergugat tidak punya itikad baik menyelesaikan persoalan ini secara baik dan damai,” ujar Thabarani.

Ia bilang, jika tergugat tidak hadir lagi pada panggilan ketiga, maka perkara tersebut akan dijatuhi putusan verstek (putusan tanpa hadirnya tergugat). Dengan begitu, tergugat dianggap tidak hadir membela kepentingannya, maka seluruh dalil-dalil gugatan pemohon akan dikabulkan oleh majelis hakim.

Rektor UMMU, Prof. Saiful Deni ketika dikonfirmasi via telepon maupun pesan WhatsApp tak direapona. Hingga berita naik, belum ada tanggapan balik dari pihak Rektor UMMU.

Sekadar diketahui, gugatan PMH dan ganti rugi lantaran pihak kampus UMMU tidak mau menandatangani dan menyerahkan Ijazah dan transkip akademik milik penggugat. Secara adminitrasi, penggugat yang telah memenuhi persyaratan kelulusan dan administratif serta telah wisuda berhak mendapatkan ijazah dan transkrip nilai. Jadi perbuatan tergugat yang menahan dan tidak mau menandatangani Ijazah dan transkip nilai penggugat merupakan tindakan yang melanggar pasal 25 ayat (1) junto pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Selain itu, tindakan tergugat juga dengan sengaja melanggar pasal 26 ayat (1) dan (2) huruf a junto pasal 42 ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi junto pasal 5 ayat (1), pasal 11 ayat (1) huruf a, pasal 11 ayat (2), pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 59 tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2018).

Ketentuan-ketenuan tersebut mengatur bahwa gelar akademik sarjana diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam hal ini UMMU. Adapun ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik sebagai pengakuan terhadap penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (UMMU). (gon/ask)