KPK Ingatkan Kepala Daerah Jaga Integritas

  • Bagikan
Suasana rakor pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Malut. Tampak Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan sambutannya. (Aksal/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata, mengingatkan kepada gubernur, bupati maupun wali kota di Maluku Utara (Malut) agar menjaga integritas semasa menjabat maupun setelah menjabat.

Menurut dia, nama baik dan kebanggaan dalam memelihara integritas akan abadi lintas generasi.

“Saya ingin seluruh kepala daerah di Indonesia itu meninggalkan legacy yang baik. Bukan saja diingat oleh keluarga terdekat, tetapi seluruh rakyat yang dipimpinnya,” ujar Marawata di sela-sela pembukaan rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Malut yang berlangsung di Hotel Sahid Bela Ternate, Rabu (10/11) tadi.

Ia juga memaparkan titik-titik rawan korupsi pada masing-masing area intervensi dalam program koordinasi dan supervisi. Ketika melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah, perkara yang paling banyak ditangani adalah perkara dana desa. Kasus dana desa ini paling gampang dicari penyimpangan korupsinya.

“Selain tidak ada kapasitas kepala desa dalam mengelola keuangan, pengawasan masyarakat juga lemah. Makanya kami bekerja sama dengan aparat desa untuk mengawal dana desa,” jelas Alex dihadapan kepala daerah, Ketua DPRD se-Malut, jajaran Direksi PT PLN, Inspektur Jenderal, Kakanwil dan Kakantah BPN, serta Forkompimda Provinsi Malut.

Alex juga meminta kepala daerah di Malut untuk serius meningkatkan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) sebagai indikator capaian upaya pencegahan korupsi di wilayahnya masing-masing.

”Skor MCP dari tahun 2018 -2020 di Wilayah Malut selalu berada di bawah rata-rata nasional yaitu 39 persen, 54 persen, dan 58 persen. Sedangkan untuk tahun 2021 per hari ini baru mencapai 27 persen di mana capaian 3 teratas yakni Pemkab Pulau Morotai, Pemkab Halmahera Selatan dan Pemkot Ternate. Saya minta terus ditingkatkan sampai akhir tahun,” pintanya.

Alex juga mengapresiasi kerja sama dan dukungan yang telah terjalin baik antara KPK dengan Kementerian ATR/BPN, PT. PLN serta seluruh pemda dalam program penertiban aset BMN/BMD untuk wilayah Malut selama tahun 2021.

Di mana saat ini sudah terbit sebanyak 711 sertifikat yang terdiri dari 55 sertifikat aset tanah PLN, dan 656 sertifikat aset tanah pemda.

Sementara Direktur Regional Bisnis Sulawesi Maluku Papua dan Nusa Tenggara PT PLN, Syamsul Huda menyampaikan, sebagai upaya tertib hukum dan memenuhi aspek legalitas, PLN melaksanakan program percepatan pensertifikatan hak atas tanah aset-aset ketenagalistrikan guna membangun tata kelola dan manajemen aset perusahaan menjadi lebih baik.

PLN mempunyai kurang lebih 100 ribu persil/bidang tanah yang harus dilegalkan dan disertifikasi sebagai aset milik negara yang dipercayakan kepada PLN. Aset-aset tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab PLN untuk mengamankan, memelihara, menggunakan sekaligus mendayagunakan dalam tugas PLN menghadirkan terang ke seluruh pelosok negeri.

Dari jumlah tersebut, lanjut Syamsul, pada tahun 2019 baru sekitar 30 persen yang bersertifikat. Sebagian aset sudah dikelola puluhan tahun, sehingga berdampak pada lambatnya proses sertifikasi jika dilakukan dengan cara konvensional.

Berkat dukungan berbagai pihak terhadap pelaksanaan sertifikasi, PLN telah menerima sebanyak 20 ribu sertifikat dengan nilai aset Rp 6,3 Triliun pada tahun 2020. Dan lebih dari 15 ribu sertifikat tambahan pada tahun 2021 sampai dengan saat ini dari berbagai Kantah di seluruh Indonesia.

“Untuk Provinsi Malut, PLN telah menerima 224 sertifikat untuk tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021, PLN telah menerima kurang lebih 172 sertifikat. Berdasarkan perolehan tersebut, sertifikasi seluruh aset PLN di Provinsi Malut sudah mencapai 83 persen,” terangnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Malut, Abdul Azis menambahkan, pada tahun 2021 ini telah terbit sertifikat tanah aset sebanyak 711 bidang dengan rincian aset tanah pemda sebanyak 656 bidang, sedangkan aset tanah PLN terbit sebanyak 55 bidang dengan rincian yakni UIP sebanyak 51 bidang dan UIW sebanyak 2 bidang.

“Berkat kerja sama dan sinergitas yang baik antara jajaran BPN, PLN, pemda dan KPK, penyelesaian legalisasi aset selesai sesuai target yang ditetapkan bersama,” tukas Abdul Aziz.

Kegiatan rakor ini juga dirangkaikan dengan Launching tiga aplikasi, yaitu Sistem Pengelolaan Data di Inspektorat Provinsi Malut (Sipadat), Sistem Pengawasan Inspektorat Provinsi Malut (Simwaster), dan Sistem Pengelolaan Surat Masuk Surat Keluar di Inspektorat Provinsi Malut (Simasuk). Selain itu, juga dilakukan deklarasi dan penandatangan piagam pencanangan pembangunan zona integritas oleh seluruh APIP.

Kemudian dilakukan penandatanganan komitmen bersama oleh 11 kepala saerah di Malut untuk mendukung program pemberantasan korupsi terintegrasi. (gon/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!