16 Tahun Mengabdi, Nasib Guru Honorer di Pelosok Halbar Masih Terkatung-katung

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Pahlawan tanpa tanda jasa, istilah ini pantas dialamatkan kepada Lemindang Saban, guru honorer di Sekolah Dasar GMIH Desa Sasur, Kabupaten Halmahera Barat. Sebuah sekolah yang berada di pelosok Kecamatan Sahu.

Lemindang pantas disebut pahlawan yang mengangkat pendidikan. Pengabdiannya selama 16 tahun, hanya dibayar 450 ribu per bulan.

Meski dibayar tak seberapa, Lemidang tidak pernah mengeluh dan tak kenal lelah. Ia tetap semangat dan terus mengabdi.

Wanita yang kini berusia 46 tahun itu tak memikirkan nasibnya yang masih terkatung-katung. Niatnya hanya satu, untuk mengentaskan kebodohan yang sering dialamatkan kepada orang-orang di desa. Ia berkeinginan agar anak-anak yang diajarkan kelak menjadi orang cerdas dan sukses.

Saat ditemui wartawan beberapa waktu lalu, Lemindang bercerita pengabdiannya sebagai guru honorer  itu dimulai ketika ia lulus sekolah SMA pada tahun 1997. Sudah beberapa kali ia berpindah tempat.

Pada tahun 1998, ia menjadi guru honorer di salah satu sekolah dasar di Desa Tubang, Kecamatan Dofa, Kabupaten Taliabu. Saat itu, Lemindang dibayar 50 ribu per bulan dan hanya bertahan satu tahun.

Pada saat terjadi rusuh tepatnya di akhir tahun 1999, ia dan keluarganya mengungsi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Di sana, Lemindang melanjutkan studinya di Universitas Negeri Manado (Unima) dengan mengambil program diploma dua (D2).

Setelah menyelesaikan studi D2, ia kembali ke tanah kelahirannya di Kabupaten Halmahera Barat. Lemindang melanjutkan pengabdiannya sebagai guru honor di SD Satu Atap (sekarang SD Negeri 18) Desa Goro-Goro, Kecamatan Sahu.

Di SD Satu Atap, Lemindang bertugas selama dua tahun dengan honor 150 ribu, lalu kemudian pindah ke SD GMIH yang tak jauh dari tempat tugas awalnya. SD GMIH terletak di Desa Sasur, desa yang merupakan tempat kelahirannya.

“Saya awal tugas di SD GMIH Sasur ini dibayar 300 ribu per bulan, sekarang sudah naik 450 ribu. Namun terkadang molor hingga tiga sampai empat bulan baru diterima. Karena honorer itu dibayar tergantung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),” ujar wanita kelahiran Desa Sasur itu.

Bagi Lemindang, honor yang diterimanya itu bukan persoalan cukup atau tidak cukup untuk kebutuhan hidupnya. Namun yang namanya tugas adalah pengabdian yang tidak dihitung besar kecil nilainya.

“Kalau mau bilang mencukupi tapi untuk kebutuhan keluarga banyak. Mereka yang digaji 2 sampai 3 juta saja teriak tidak cukup, apalagi yang tidak sampai 500 ribu per bulan seperti saya. Tapi saya tidak pernah bilang cukup atau tidak, begitulah pengabdian,” tukasnya.

Ia hanya meminta pada pemerintah daerah agar punya perhatian terhadap nadib guru-guru honorer, terutama mereka yang mengabdi di pelosok desa. Apalagi pengabdiannya sudah lama, namun masih saja menerima honor kecil.

“Hargailah perjuangan guru-guru honorer, terutama yang sudah lama mengabdi,” pintanya.

Keluarga Lemindang terbilang serba kecukupan. Suaminya hanya seorang kuli bangunan.

“Suami saya punya penghasilan, kalau ada tawaran. Kalau tidak ada kerjaan, maka tidak ada uang,” tuturnya.

Penghasilan yang serba pas-pasan ini membuat anak semata wayang mereka terpaksa tidak bisa melanjutkan kuliah di perguruan tinggi.

Lemindang kini berharap bisa lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sebentar lagi seleksinya dimulai. Lemindang juga mengaku sudah masuk honorer kategori dua (K2).

Namun Lemindang merasa khawatir dengan standar nilai passing grade yang cukup tinggi. Tentu hal ini sedikit menyulitkan mereka.

“Kami berharap banyak pemerintah mencari solusi agar mempermudah para tenaga guru honorer. Pemerintah harus menghargai jasa para honorer yang sudah lama mengabdi sekian tahun agar bisa menikmati upah kerja dari pemerintah,” tandasnya.

Oda sapaan akrabanya ini bilang, saat ini banyak guru honorer yang sudah lanjut usia, bahkan ada yang gagap teknologi (gaptek). Sudah pasti mereka kaku dalam mengoperasikan komputer. Lantas jika tidak dibantu pemerintah, sudah tentu guru honorer seperti itu tidak akan lolos.

“Kami berharap pemerintah loloskan dalam seleksi PPPK. Bila perlu jangan lagi diikutkan seleksi, tapi diangkat langsung, terutama guru honorer yang sudah lama mengabdi,” harap Lemindang menutup. (adi/ukm/ask)