Dalami Dugaan Korupsi Pekerjaan Menara Masjid Raya, Mantan Bendahara PUPR Malut Diperiksa

PENAMALUT.COM, TERNATE – Tim penyelidik pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate terus mendalami dugaan korupsi pekerjaan Menara Masjid Raya Al-Munawar tahun 2016.

Setelah beberapa hari lalu PPK dan rekanan pekerjaan dilakukan klarifikasi, pada Senin (20/12) tadi lembaga Adhyaksa ini melakukan klarifikasi terhadap mantan bendahara pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Maluku Utara.

“Untuk hari ini mantan bendahara pengeluaran PUPR Malut yang kita klarifikasi terkait pencairan anggaran pekerjaan tersebut,” ujar Kasi Intel Kejari Ternate, Abdullah, saat ditemui wartawan media ini di ruang kerjanya tadi.

Abdullah menuturkan, klarifikasi terhadap mantan bendahara pengeluran PUPR ini masih dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) serta pengumpulan data (Puldata) maupun dokumen atas dugaan korupsi pembangunan dua buah Menara Masjid Raya Ternate.

Bahkan PPK dan rekanan juga akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan, karena masih ada dokumen-dokumen yang akan disajikan. Begitu juga dengan pihak lain.

“Yang belum (dilakukan klarifikasi), akan diundang untuk dimintai keterangan,” tuturnya singkat.

Sekadar diketahui, pembangunan Menara Masjid Raya Al-Munawar Ternate tahun 2016 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Malut dengan nilai pagu paket Rp 3.875.000.000,00.

Pekerjaan yang melekat pada Dinas PUPR Malut ini dimenangkan oleh PT. Mitra Iindah Pratama dengan harga penawaran Rp 3.564.564.000.

Selain itu, ada juga paket pengawasan pembangunan Menara Masjid Raya Ternate dengab nilai pagu Rp 125.000.000 yang dikerjakan CV. Archieplan dengan harga penawaran Rp 120.677.000. (gon/ask)