DLH Malut Sarankan Pengelolaan Sampah di Kota Ternate Melalui Pemberdayaan Masyarakat

PENAMALUT.COM, TERNATE – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara menyarankan kepada Pemerintah Kota Ternate agar pengelolaan sampah ini didesain dalam bentuk peogram pemberdayaan masyarakat yang bisa menghasilkan nilai ekonomis.

Menurut Fahrudin, volume sampah yang ada di Kota Ternate ini sudah cukup banyak. Sehingga untuk meminimalisirnya, tidak boleh berakhir pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) saja.

Sebagai pembina dinas terkait dalam hal ini DLH kabupaten/kota, ia menyarankan agar pengelolaan sampah ini didesain dengan program-program yang sifatnya memberdayakan masyarakat.

“Karena kalau diselesaikan pemerintah saja akan tidak bisa, apalagi volume sampah yang ada di Ternate ini sudah cukup membahayakan juga untuk kesehatan warga,” ujar Fahrudin kepada wartawan media ini, Selasa (11/1).

Ia mencontohkan model pemberdayaan di Kelurahan Tubo, Kecamatan Ternate Utara, yang pernah dikunjunginya. Dia juga sudah pernah menyarankan kepada DLH Kota Ternate untuk menduplikasi program yang dikembangkan di Kelurahan Tubo yang didukung oleh Pertamina.

“Nanti di setiap kelurahan itu ada program untuk pengelolaan limbah sampah domestik itu dilevel warga, dan di Tubo itu sudah dilakukan, selanjutnya tinggal diduplikasi saja,” imbuhnya.

Ia bilang, semua sampah rumah tangga tidak harus berakhir di TPA, tetapi sejak sampah dari rumah tangga itu sudah dipilah. Kemudian sistem 3 R (Reduce, Reuse, dan Recycle) itu harus sudah bisa dilakukan oleh Pemkot Ternate.

“Kalau hanya mengandalkan sarana dan TPA, sebesar apapun sarana yang dimiliki Pemkot, itu tidak akan mengatasi sampah,” tukasnya.

Selain itu, Pemkot juga harus membuat program-program yang lebih banyak diarahkan pada penyuluhan dan penyadaran terhadap warga, agar supaya jangan terlalu banyak program fisik, melainkan ada program non fisik.

“Anggaran di setiap kelurahan itu digunakan saja untuk mengelola sampah di setiap kelurahan yang ada, daripada diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang digunakan untuk bisnis yang belum tentu ada untungnya, lebih baik digunakan untuk mengelola sampah plastik,” sarannya.

Kata dia, sampah plastik ini cukup baik nilai ekonomisnya, jika dikelola dengan baik. Walaupun tidak terlalu memberi keuntungan yang signifikan secara materil, tetapi memberi keuntungan dari sisi kesehatan dan kenyamanan warga.

Ketika BUMD ini digunakan untuk mengelola sampah, maka akan mengurangi pencemaran lingkungan juga. Baik itu terjadi banjir sampah di kali mati/barangka, dan ini bisa teratasi bila dilakukan oleh Pemkot Ternate.

“Jika ini dijalankan Pemkot, maka akan meberi nilai ekonomis terhadap warga dan juga pemerintah,” akhirnya. (tr1/ask)