Sejumlah Tambang Galian C di Halbar Diduga tak Berizin

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Sejumlah Tambang Galian C di Kabupaten Halmahera Barat diduga tidak mengantongi izin operasional. Tidak hanya itu, aktivitas Galian C ini juga tidak memiliki analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Halbar, sejumlah tambang Galian C yang tak memiliki izin itu tersebar di sejumlah wilayah, seperti wilayah Akelamo, Kecamatan Sahu Timur. Di mana aktivitas pertambangan galian C dengan cara penyedotan pasir dari sungai itu masuk ke pemukiman warga, dan tidak termasuk status wilayah pertambang.

Kepala Bidang Pengandalian, Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal pada DPMPTSP Halbar, Rauf mengakui, sebagian besar tambang galian C di Halbar tidak memiliki izin.

“Karena memang untuk pengurusan izin itu harus keluar dari satu pintu, dan sampai sekarang itu belum ada satu pun izin yang keluar dari sini (DPMPTSP),” ungkapnya saat ditemui wartawan, Senin (17/1).

Meski, lanjut dia, izin pertambagan Galian C Bukan lagi kewenangan  (DPMPTSP) Halbar dan sudah dialihkan ke DPMPSTP Provinsi, namum dari DPMPTSP Malut juga sampai saat ini tidak mengeluarkan izin Galian C ini.

“Tiga hari lalu saya telepon Kabid Pengawasan di provinsi, kata mereka belum ada yang keluarkan izin untuk wilayah Halbar. Kalaupun izin itu keluar, harus sesuai dengan tata ruang Kabupaten Halbar. Semantara untuk wilayah Akelamo itu belum masuk dalam wilayah pertambangan, dan sementara status lahan di wilayah Akelamo masih status lahan pemukiman, bukan pertambagan,” jelasnya.

Terpisah Kepala Bidang Pengendalian, Pelaksana Penanaman Modal DPMPTSP Malut, Sumiyati Maradjabesssy mengatakan, untuk izin pertambangan Galian C sudah masuk kewenangan Provinsi, hanya saja untuk saat ini belum bisa dikeluarkan izin pertambangan. Ini sebab masih menunggu Peraturan Menteri (Permen) ESDM yang baru, karena masih dilakukan perubahan.

“Kalau masih saja terus dipaksakan untuk melakukan penambangan, maka tentu itu akan berdampak pada lingkungan, terutama pada pemukiman. Apalagi status wilayah masih kategori wilayah pemukiman, bukan wilayah pertambangan. Sehingga harus dihentikan oleh DPMPTSP Halbar,” tukasnya.

Ia menyebut aktivitas penambangan di wilayah Akelamo itu ilegal, karena belum ada izin. Untuk itu, ia meminta agar dihentikan. (kam/ask)