DPRD Minta Bupati Taliabu Pecat 10 Kades Yang tak Salurkan BLT-DD

PENAMALUT.COM, TALIABU – Bupati  Taliabu, Aliong Mus, diminta mengambil langkah tegas memecat 10 kepala desa yang belum menyalurkan BLT-DD tahun 2021.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Taliabu, Sukardinan Budaya, saat ditemui wartawan Nuansa Media Grup (NMG), Selasa (15/2) tadi.

Menurut Sukardinan, sikap 10 kepala desa ini sangat fatal. Pasalnya, BLT-DD ini bersifat wajib, sehingga dalam dana desa itu terdapat porsi 40 persen, dan diperuntukan untuk  membantu perekonomian masyarakat di tengah pendemi Covid-19.

“Terkait BLT yang bersumber dari DD ini diatur dalam Perpres 109 tahun 2020, dan itu bersifatnya wajib. Sehingga kalau tidak disalurkan, kira-kira anggaran itu dikemanakan,” tanya dia.

Lanjut dia, BLT yang bersifat wajib saja tidak disalurkan, apalagi anggaran yang lain. Hal seperti ini jika terus dibiarkan, maka akan terjadi terus menerus.

“Mungkin saja selama ini banyak anggaran yang disalahgunakan, tapi laporannya direkayasa. Sudah sepantasnya Bupati Aliong Mus memberhentikan 10 kepala desa ini,” tegasnya.

Sukardinan juga meminta kepada Kadis DPMD agar tidak menutupi nama 10 desa tersebut, karena ini adalah masalah fatal. Jika kadis DPMD tidak mau menyebut nama 10 kepala desa tersebut, maka masyarakat patut curiga apa yang terjadi antara kades dan kadis.

Ia juga menyayangkan sikap 10 Kades yang acuh. Padahal, sebelumnya juga sudah dipanggil Sekda, namun sampai saat ini belum ada tindaklanjut dari para Kades tersebut. Dia juga meminta Inspektorat untuk segera melakukan audit terhadap anggaran tersebut.

“Jika terbukti, kepala desa harus diberi sanksi tegas berupa pemberhentian dan bila perlu langsung diproses hukum. Masalah penyalagunaan anggaran desa ini bukan lagi menjadi rahasia umum, untuk itu 10 Kades harus segera diberhentikan,” pintanya. (ysn/ask)