Kades Tabobo Diduga Gelapkan Ratusan Juta Anggaran Desa, Masyarakat Minta Diaudit

PENAMALUT.COM, TOBELO – Masyarakat Desa Tabobo, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara, meminta kepada Inspektorat Halut agar segera melakukan audit anggaran desa yang diduga digelapkan oleh Kepala Desa (Kades) FK alias Fajri.

Saat ini, masyarakat Desa Tabobo telah memasukkan surat pengaduan ke Inspektorat Halut terkait dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Siltap/insentif honor dana BLT tahun 2021.

Sekretaris Desa (Sekdes) Tabobo, Mahmud Adam menjelaskan, selama ini Kades tidak pernah melibatkan masyarakat dalam proses persiapan rapat sampai pelaksanaan kegiatan dana desa. Banyak kegiatan dari anggaran tahun 2021 yang dalam pelaksanaan atau realisasinya semestinya terdapat sisa anggaran atau yang disebut sisa lebih penggunaan anggaran, namun tidak diberikan.

Pada tahun anggaran 2021, Kades juga telah mencairkan ke rekening desa yang diperuntukkan untuk kegiatan dan kebutuhan desa, akan tetapi tidak terlealisasi semuannya sesuai RAB.

“Misalnya di RAB (rencana anggaran belanja) ada item belanja dua unit HP Android seharga Rp 6.760.000, namun realisasinya tidak ada,” kata Mahmud kepada wartawan, Senin (21/3) tadi.

Selain itu, terdapat insentif guru TPQ sebanyak tiga orang selama 12 bulan dengan total harga Rp 7.200.000, namun tidak terealisasi. Insentif guru sekolah sebesar 4.800.000. Pengadaan meja PAUD dengan harga Rp 2.512.800. Pengadaan kursi lipat PAUD tiga unit seharga Rp 1.591.500. Pakaian seragam dinas guru-guru PAUD tiga pasang senilai Rp 1.155.000. Makanan tambahan posyandu senilai Rp 5.280.000. Dana penanganan Covid-19 sebesar Rp 59.773.840.

Selain itu, pengadaan obat-obatan pertanian sebesar Rp 31.350000 diduga digelapkan. Dana BLT tahun 2021 yang seharusnya dalam setahun masyarakat dapat menerima sebanyak 12 kali, namun dipangkas oleh Kades.

“Ada 20 orang penerima BLT. Dari jumlah itu, 10 orang diantaranya hanya dapat satu bulan. Jadi anggaran BLT banyak yang dipotong oleh kepala desa tanpa diketahui para penerima bantuan tersebut. Kalau dihitung sisa peyaluran BLT di Desa Tabobo yang tidak diberikan Kades itu sebesar Rp 45.600.000. Kalau ditotalkan semua jumlahnya mencapai Rp 165.963.740.000,” terangnya.

Kepala Dusun II Desa Tabobo, Ruslan Hasan menambahkan, untuk gaji insentif perangkat desa juga tidak dibayarkan. Padahal data dari Dinas Keuangan Halut suda dicairkan selama 5 bulan, yakni honor Wakil Ketua BPD selama 5 bulan sebesar Rp 4.000.000. Untik Sekertaris Desa juga masih tersisa gajinya sebesar Rp 7.000.000, serta Kepala Dusun Beringin sebesar 5 bulan Rp 7.500.000.

Bahkan anggaran besi tua untuk gereja di Dusun Beringin sebesar 15 juta juga diduga digelapkan.

“Untuk itu kami staf desa pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda Desa Tabobo meminta Inspektorat Halut segera merespons aduan kami dan melakukan audit kepada Kades Tabobo yang diduga menyelewengkan anggaran des tahun 2021,” pinta Ruslan menutup. (fnc/ask)