Dibebankan ke Daerah, PPPK Guru di Pemprov Malut Belum Terima Gaji

Perwakilan PPPK Guru SMA/SMK dan SLB saat mengadu ke DPRD Provinsi Maluku Utara. (Karno/NMG)

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Sebanyak 268 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) formasi guru di jenjang SMA/SMK dan SLB di Provinsi Maluku Utara belum menerima gaji sejak diangkat enam bulan.

Ini terungkap setelah para guru PPPK tersebut menyambangi ke Kantor DPRD Provinsi Malut untuk mengadu dan meminta kejelasan atas gaji mereka yang belum kunjung dibayar.

Sardin Rajaloa, salah satu guru PPPK asal Kabupaten Halmahera Barat, mengatakan bahwa sudah kurang lebih enam bulan gaji mereka belum dibayar. Ini terhitung dari tahap I dan tahap II.

“Untuk itu, tujuan kami mengadu ke DPRD Malut adalah untuk memastikan kapan hak-hak itu direalisasikan,” kata Sardin kepada Nuansa Media Grup (NMG), Rabu (12/10).

Menurut komisi IV DPRD Malut, kata Sardin, pihaknya harus menunggu giliran hasil evaluasi APBD perubahan. Sehingga itu, dalam waktu dekat nanti diagendakan oleh Komisi IV DPRD Malut untuk memediasi antara Dikbud Malut dan guru ASN PPPK agar memastikan itu semua.

“Kalau tidak bisa, tuntutannya kita minta pihak Dikbud harus mengeluarkan semacam surat resmi untuk belum melaksanakan tugas. Kita setelah pengangkatan baru tahu bahwa sumber anggarannya dari APBN, dan kita dapat setelah perjalanan pertengahan program ini baru tahun perubahan APBN ke APBD,” tuturnya.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Malut, dr. Haryadi Ahmad, mengaku bahwa pihaknya telah menerima kurang lebih tiga tuntutan dari guru-guru tersebut, yakni pembayaran kepastian gaji, mempertanyakan kalau belum dibayarkan gaji itu dikemanakan dan penundaan penugasan kalau belum ada kepastian pembayaran gaji.

“Untuk kepastian pembayaran gaji, dikarenakan awalnya kewenangan di pemerintah pusat, tetapi di tengah tahun perjalanan dialihkan ke provinsi, sementara APBD induk sudah diketuk,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia berujar bahwa beberapa waktu lalu Komisi IV dengan mitra kerja menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Dalam RDP tersebut, diusulkan agar anggaran pembayaran gaji PPPK masuk dalam pembahasan APBD perubahan.

Sehingga itu, ia memastikan agar Komisi IV dengan mitra kerja di RDP waktu itu, di pembahasan APBD perubahan diusulkan agar diakomodir.

“Dan memang rapat terakhir dengan Banggar diakomodir di APBD perubahan, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sekda Provinsi Malut,” ujarnya.

Karena itu, ia mengaku bahwa hingga saat ini, pihaknya belum mengantongi dokumen APBD setelah dievaluasi dan disahkan oleh Kemendagri.

“Kami menunggu pasca kembalinya APBD perubahan nanti ada rapat finalisasi. Nah, di situlah kita bisa tahu anggaran itu masuk. Tapi menurut informasi terakhir yang disampaikan Pak Sekda melalui rapat Banggar dan TAPD bahwa APBD perubahan telah mengakomodir anggaran untuk pembayaran gaji ASN PPPK,” tandasnya. (ano/tan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *