UI dan DLH Malut Gelar Diklat Monitoring dan Evaluasi Implementasi Izin Lingkungan

Suasana pembukaan kegiatan Diklat monitoring dan Evaluasi serta Implementasi Izin Lingkungan yang berlangsung melalui zoom meeting.

PENAMALUT.COM, TERNATE – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Maluku Utara menggelar kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) monitoring dan evaluasi serta implementasi izin lingkungan. Kegiatan ini bekerja sama dengan Pusat Pengembangan dan Studi Manajemen Lingkungan pada Sekolah Ilmu Lingkungan (SIL) Universitas Indonesia.

Kegiatan ini dilaksanakan selama tiga hari, yakni Senin sampai Rabu (17/10) melalui Zoom Meeting yang bertempat di Gedung SIL Lantai 2 Kampus Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, dan Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara di Sofifi.

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba dalam sambutan pembukaan kegiatan ini mengatakan, perkembangan investasi di Maluku Utara yang terjadi dewasa ini di satu sisi memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, tetapi di lain sisi berpotensi memberi dampak pada perubahan-perubahan lingkungan. Dampak lingkungan tersebut dapat diminimalisasi, jika pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat berjalan secara efektif.

Selama ini, kata Gubernur, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan belum sepenuhnya memahami bahwa pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dan investasi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Permasalahan yang ditemui adalah penyusunan dokumen Amdal (Andal, RKL dan RPL) atau UKL-UPL sebagai salah satu syarat diterbitkannya izin lingkungan dianggap kelengkapan administrasi semata dan bukan kewajiban.

”Padahal Amdal dan UKL-UPL adalah perangkat atau instrumen pengendali dampak lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan dan investasi tersebut dapat dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin,” ujar AGK sapaan akrab Gubernur.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengontrol penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mewujudkan komitmennya terhadap implementasi izin lingkungan yang muatannya Amdal (Andal, RKL dan RPL) atau UKL-UPL adalah melalui pembinaan dan pengawasan.

Secara regulasi dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di level Provinsi telah di ataur dalam Pasal 491 dan 492, serta pendelegasian kewenangannya diatur dalam Pasal 494 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan PPLH.

Dalam mengefektifkan fungsi pembinaan dan pengawasan tersebut, dibutuhkan monitoring dan evaluasi terhadap konsistensi dan relevansi antara perencanaan lingkungan di dokumen Amdal dan/atau UKL-UPL yang disusun sebagai syarat diterbitkannya izin lingkungan atau yang sekarang kita kenal dengan persetujuan lingkungan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dengan aktivitas yang sedang dilakukan saat ini, agar nantinya jika ditemui adanya kendala atau permasalahan dalam hal pemenuhan bakumutu lingkungan (baik air limbah, udara emisi/ambien dan limbah B3), maka akan memudahkan pemerintah dalam penyelesaian masalah lingkungan tersebut.

”Saya menyambut baik dengan dilaksanakannya kegiatan ini, karena monitoring dan evaluasi merupakan bagian penting dalam tahapan pelaksanaan izin lingkungan. Proses ini merupakan tahapan untuk menilai capaian kinerja pelaku usaha dan/atau kegiatan yang kemudian dilakukan reviu atas dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pencapaian kinerja atau usaha/kegiatan yang dilakukan. Pengendalian dan evaluasi dari implementasi Izin Lingkungan sangat penting dilakukan, sebagai proses pemantauan dan supervisi karena merupakan manifestasi dari kebijakan pembangunan bidang lingkungan hidup,” tuturnya.

Lanjut Gubernur dua periode ini, monitoring dan evaluasi juga memberikan gambaran tentang kesesuaian proses perencanaan yang tertuang dalam komitmen pemantauan dan pengelolaan lingkungan atas suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap kondisi eksisting yang dilakukan.

”Oleh karenanya, saya mengajak kepada kita sekalian, marilah melalui momentum ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu dan berbagai pengalaman lainnya secara update. Sehingga nantinya menghasilkan SDM yang berkompeten dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup di Provinsi Maluku Utara,” ajaknya.

Sementara Kepala DLH Malut, Fachrudin Tukuboya dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini diikuti 30 peserta, terdiri DLH Malut berjumlah 4 orang, DLH Halmahera Selatan berjumlah 1 orang, DLH Halmahera Tengah berjumlah 1 orang, BUMN/PLTU berjumlah 2 orang, dan perusahaan swasta berjumlah 22 orang.

Sementara Narsuumber yang dihadirkan pada kegiatan ini yakni dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Praktisi/Ahli Lingkungan dari Universitas Indonesia.

”Kegiatan dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta implementasi izin lingkungan sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012. Tujuannya agar memberikan dasar-dasar pengetahuan dan ketrampilan tentang monitoring dan evaluasi serta implementasi izin lingkungan, serta memberikan latihan-latihan dalam bentuk simulasi untuk pelaporan, pengelolaan dan pemantau lingkungan,” jelas Fachrudin.

Ia berharap pelatihan ini akan memberikan umpan balik terhadap pengelolaan lingkungan yang telah atau belum dilaksanakan selama ini. Dengan begitu, kualitas lingkungan akan semakin baik.

”Selain itu, terwujudnya SDM berkualitas yang dapat menangani pemantauan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pelatihan ini juga akan bermanfaat bagi pengembangan lingkungan hidup di Maluku Utara,” harapnya mengakhiri. (ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *