BPK Bakal Audit Proyek Pemprov Malut yang Dibiayai PT. SMI

Kepala BPK Perwakilan Malut, Marius Sirumapea. (Karno/NMG)

PENAMALUT.COM, TERNATE – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara memastikan akan melakukan pemeriksaan terhadap proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang dibiayai melalui pinjaman PT. SMI.

Pemeriksaan ini untuk memastikan pekerjaan tersebut sudah tuntas sesuai progress pekerjaan atau belum. Sebab informasinya sampai November ini sebagian proyek fisik tersebut belum selesai. Padahal batas waktu yang diberikan PT. SMI harus rampung pada bulan ini.

Kepala BPK Perwakilan Malut, Marius Sirumapea saat dikonfirmasi mengatakan, menyangkut dengan kegiatan SMI yang belum selesai dikerjakan  100 persen, pihaknya mempunyai hak melakukan pemeriksaan.

“Karena jangka waktu yang dikasih PT. SMI sampai bulan ini.  Bukan mangrak, tapi belum selesai dan itu bukan wewenang BPK. Kita hanya periksa dan hasilnya akan diserahkan pada Januari 2023. Kita harus buktikan dan perlu audit, agar dipastikan dapat berjalan dengan baik,” katanya, Kamis (10/11).

Kepala Dinas PUPR Malut, Saifuddin Djuba dikonfirmasi secara terpisah menyatakan proyek yang dibiayai PT. SMI akan rampung seluruhnya pada bulan ini.

“Saya targetkan November 2022 ini harus rampung semua. Sebagian pekerjaan sudah hampir selesai, misalnya jalan Ibu-Kedi sudah di angka 95 prsen dan ada juga 100 persen seperti jembatan kali Oba, Saketa-Daehepodo. Untuk Matutin-Ranga Ranga tinggal pengaspalan saja,” ucapnya.

Terkait alokasi anggaran Multiyears Rp 589 miliar tersebut, kata dia,  merupakan usulan dari Gubernur untuk memenuhi target 65 prsen pembangunan infrastruktur di 10 kabupaten/kota. Selain itu, anggaran yang digelontarkan miliaran rupiah itu sudah disetujui oleh tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan DPRD. Bahkan dirinya meyakini tidak membebani daerah.

“Ini pembangunan berkelanjutan yang dibangun melalui SMI. Kenapa kami lakukan itu, karena harus memenuhi target 65 prsen di masa akhir jabatan Gubernur. Sementara ini kan baru di angka 45 persen,” tuturnya.

”Saya kira itu tidak terlalu membebani APBD kita, karena itu Multiyears yang mana pembayaran sampai 2024, tapi pelaksanaan sampai pada 2023,” pungkasnya. (ano/ask)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *