PENAMALUT.COM, TOBELO – Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 disahakna pada Selasa (29/8) kemarin.
Paripurna pengesahan KUA-PPAS ini diwarnai aksi walk-out dua anggota DPRD Halut dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Yusri Bailussy dan Fahmi Musa. Hal ini karena keduanya menduga pembahasan KUA-PPAS dilakukan setengah hari.
Ketua DPRD Halut, Janlis G. Kitong pun angkat bicara menanggapi hal ini. Saat ditemui wartawan di gedung DPRD Halut pada Rabu (30/8) tadi, Janlis menyatakan kedua anggota DPRD tersebut tidak hadir pada pembahasan KUA-PPAS sebelumnya. Sehingga tidak tahu prosesnya.
Janlis menganggap keduanya hanya mencari pembenaran dengan menuduh APBD Perubahan tidak berpihak pada masyarakat.
“Sudah dua kali mereka (Yusri Bailussy dan Fahmi Musa) tidak hadir dalam pembahasan. Dan tiba-tiba keduanya masuk itu dokumen sudah dibahas dan itu sudah disepakati. Sebelum disepakati kita sudah pra, dan pra itu ada perdebatan yang sengit untuk mengesahkan KUA-PPAS Perubahan 2023. Itu dilakukan untuk mengihtiarkan,” ujarnya.
“Jadi lembaga ini menyepakati bahwa dokumen ini sudah tidak neko-neko, karena sudah pra. Jadi tidak ada permasalahan,” pungkasnya. (fnc/ask)
