PENAMALUT.COM, TERNATE – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Ternate bekerjasama dengan TP-PKK Kota Ternate menyalurkan bantuan industri rumahan sebanyak 25 paket kepada pelaku usaha kecil ibu rumah tangga.
Kepala DPPPA Kota Ternate, Marjorie S. Amal, mengatakan pemberian bantuan industri pemula untuk menguatkan ekonomi keluarga. Ini merupakan pogram dari Kementerian PPPA bidang ekonomi. Pihaknya kemudian berkolaborasi dengan TP PKK Kota Ternate untuk melakukan pemetaan maupun pendataan melalui Pokja II.
Industri rumahan ini bertujuan untuk memberikan pendekatan pendapatan bagi ibu rumah tangga, terutama yang sifatnya skala kecil.
“Jadi yang membedakan bantuan lainnya dengan industri rumahan ini karena perempuan memiliki beban ganda sebagai pengurus rumah tangga untuk tugas-tugas domestik, tapi selain itu sebagai pencari nafkah,” ujarnya, Jumat (24/11).
Menurut Marjorie, yang diharapkan industri rumahan ini yaknu mereka mandiri secara ekonomi karena kadang-kadang dikatakan bahwa usaha sampingan hanya menambah pendapatan keluarga. Padahal kenyataannya justru pelaku usaha industri punya pendapatan lebih besar daripada suaminya.
Mereka juga belajar mengenai bagaimana ketahanan ekonomi keluarga dan bisa merespons jati diri dalam pengembalian keputusan, namun tantangan dan hambatan pasti ada.
Selama ini, kata dia, DPPPA Kota Ternate sudah melaksanakan pembinaan tahun sebelumnya, seperti pendampingan, pelatihan manajemen usaha, pemasaran dan menghubungkan pihak perbankan.
Bantuan yang diberikan itu berupa mesin jahit, mesin parut kelapa, mesin penyegel minuman, oven, kompor, mickser, panci masak dan lainnya.
“Ini diberikan langsung Ketua TP PKK Kota Ternate Marliza M. Tauhid kepada pelaku home industri sebanyak 25 paket sesuai permintaan yang didata,” tuturnya.
TP PKK sangat mengapresiasi DPPPA, karena selama ini kerja kolaborasi dengan PKK sangat bagus. Dia berharap bantuan yang diberikan itu dapat dimanfaatkan sebaik mungkin.
“Jangan sampai tidak dimanfaatkan. Kami akan sama-sama melakukan evaluasi monitoring lanjutkan, apakah ini dioptimalkan pemakaian atau tidak. Sebab tahun berikutnya bisa naik lagi atau tahapan pemberian bahan produksi,” pungkasnya. (udi/ask)
