KPK Terima Aduan Dugaan Suap Oknum DPRD dan Pemkot Ternate 

PENAMALUT.COM, JAKARTA – Puluhan massa yang tergabung dalam Mahasiswa Pemerhati Hukum (MAPERHUM) Maluku Utara menggelar demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (2/1) siang. Mahasiswa mendatangi KPK dengan membawa spanduk yang ada foto Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman. Dalam aksi itu, beberapa orator bergantian melakukan orasi menyuarakan dugaan suap di Kota Ternate.

Dugaan suap ini terkait dengan rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ternate di Kawasan reklamasi Kelurahan Kalumata, Kota Ternate, yang rencana dianggarkan Rp 1,69 Triliun. Alfian, satu dari beberapa orator menuturkan, selama proses administrasi, termasuk perizinan dan persetujuan DPRD, diduga terjadi transaksi gelap. Dugaan suap ini informasinya untuk memperlancar semua proses administrasi. Sejumlah orang penting di Pemkot Ternate diduga mengetahui dugaan suap tersebut, termasuk beberapa anggota DPRD.

Uang yang diduga hingga miliaran rupiah itu kabarnya dikeluarkan oleh perusahaan yang bakal menangani pembangunan rumah sakit tersebut. “Masalah ini belum diketahui publik luas di Kota Ternate dan Maluku Utara pada umumnya. Kami datang ke hadapan KPK untuk meminta supaya lembaga antirasuah ini memeriksa Wali Kota Ternate dan anggota DPRD Ternate yang diduga mengetahui dugaan suap pada tahap pengurusan administrasi dan perizinan rumah sakit ini,” pinta Alfian dan melakukan orasi di depan kantor KPK. 

Selain Wali Kota dan anggota DPRD, massa aksi juga menyebutkan bahwa ada beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ternate diduga menerima suap, sehingga harus dipanggil untuk diperiksa penyidik KPK. Sayangnya, massa aksi tidak menyebutkan nama-nama pimpinan OPD yang dimaksud. Meski begitu, mahasiswa menggambarkan kalau pimpinan OPD yang dimaksud adalah orang yang begitu dekat dengan Wali Kota Ternate. 

Setelah berorasi, massa aksi langsung diundang hearing dengan penyidik KPK. Tak sebatas itu, mahasiswa juga langsung diminta penyidik untuk membuat laporan resmi. Dalam surat terima laporan itu tertulis Wali Kota, anggota DPRD dan beberapa pimpinan OPD sebagai pihak yang dilaporan. Jajaran petugas KPK yang menerima massa aksi berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. Petugas KPK mengaku akan lebih dulu melakukan klarifikasi terhadap anggota DPRD yang kontra dengan rencana pembangunan rumah sakit itu. Bagi mereka, anggota DPRD yang kontra, kemungkinan tidak menerima suap.

Sementara itu, Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman mengatakan, rencana pembangunan rumah sakit tersebut sementara masih dalam tahapan pembuatan peraturan daerah. Karta dia, semua tahapan akan dilakukan Pemkot, agar megaproyek tersebut bisa jalan. Meski begitu, ia menepis dugaan suap yang terjadi di tubuh Pemkot dan DPRD Ternate. “Prinsipnya semua proses harus sesuai dengan aturan, makanya harus lama. Sekarang sudah satu tahun. Intinya tuduhan adanya suap itu tidak benar,” katanya membantah. (udi/rii)