Anggaran Operasional 32 Puskesmas di Halmahera Selatan Diduga Dikorupsi, Kejari Tingkatan Status Hukum

Kepala seksi pidana khusus Kejari Halmahera Selatan, Hendry Dunan.

PENAMALUT.COMA, LABUHA – Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan menemukan indikasi korupsi anggaran operasional 32 puskesmas di Halmahera Selatan tahun 2019 senilai Rp 1,4 miliar.

Anggaran tersebut diduga tidak disalurkan oleh bendahara dinas semasa Kepala Dinas Kesehatan Ahmad Radjab.

Padahal, anggaran operasional puskesmas itu diperuntukan untuk penunjang administrasi perkantoran dan jaringannya, serta biaya operasional lainnya.

Kepala seksi pidana khusus (Pidsus) Kejari Halmahera Selatan, Hendry Dunan, mengatakan pihaknya sudah memeriksa kurang lebih 40 saksi. Dari keterangan para saksi, penyidik menyimpulkan ada dugaan korupsi, sehingga ditingkatkan status kasusnya dari tahap penyelidikan ke penyidikan.

“Ada dugaan anggaran tersebut tidak disalurkan ke puskesmas. Semua bendahara puskesmas sudah kita periksa, termasuk pihak pihak Dinkes. Sekarang tinggal menunggu proses penghitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Maluku Utara,” tuturnya saat ditemui wartawan, Senin (20/5).

Hendry menjelaskan, setelah proses kasus ditingkatkan ke tahap penyidikan, penyidik langsung melakukan ekspose bersama BPKP untuk menghitung kerugian negara dalam kasus tersebut.

”Jika BPKP sudah selesai melakukan penghitungan kerugian negara, barulah kita gelar perkara untuk penetapan tersangka. Intinya penetapan tersangka menunggu hasil audit BPKP,” pungkasnya. (rul/ask)