PENAMALUT.COM, JAILOLO – Bupati Halmahera Barat James Uang dan Yoram Uang membantah pernyataan Ketua DPC Demokrat Ibnu Saud Kadim.
James yang juga Wakil Ketua DPD Demokrat Maluku Utara itu menyebut tudingan Ibnu Saud bahwa dirinya terlibat dalam pengusulan Yoram Uang sebagai Ketua DPRD Halmahera Barat adalah tidak bemar.
“Itu hanya hoax,” kata James saat dihubungi wartawan, Senin (3/6).
Ia mengaku tiga nama calon ketua DPRD ke DPP itu merupakan usulan dari DPC Demokrat, bahkan tidak ada nama adiknya, Yoram Uang.
Sementara Yoram Uang menegaskan bahwa pernyataan Ibnu Saud Kadim itu hanyalah salah paham. Ia bersama empat anggota DPRD terpilih dan Bupati tidak pernah melakukan tindakan untuk melengserkannya.
Dia juga membantah Bupati James berusaha memaksakan dirinya dalam usulan ketua DPRD. Padahal justru Bupati sendiri meminta kepada Andi Arif sebagai Ketua Bapilu Pusat agar usulan Ketua DPRD Halmahera Barat diusulkan tunggal, yakni Ibnu Saud Kadim.
“Sebagai Ketua DPC, tidak etis mempublikasikan masalah internal partai. Langkah yang kami tempuh bertujuan untuk menjaga kesolidan internal Partai Demokrat. Selama ini, DPC Partai Demokrat yang dipimpin Ibnu Saud Kadim mengalami banyak benturan internal,” ujarnya.
Ketua Bapilu DPC Demokrat Halmahera Barat ini juga mengatakan, selama proses kompetisi Pileg kemarin memang sangat ketat. Beberapa orang termasuk Sekretaris DPC Demokrat Kristofel Sakalaty, Bupati James Uang, Meri Popala, bahkan dirinya sendiri dikeluarkan dari grup WhatsApp DPC Demokrat.
Pihaknya mengadakan rapat pleno di DPC ditandatangani semua peserta, namun pleno tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan organisasi (PO) Nomor 3 tahun 2023. PO ini mengisyaratkan syarat-syarat seperti pengalaman di DPR, suara terbanyak, pengalaman organisasi, dan strata akademik.
“Dengan syarat yang ada, saya memilih tidak diusulkan sebagai pimpinan DPRD karena menghargai Ketua DPC dan senior di partai. Yang diusulkan adalah Ibnu Saud Kadim, Melson Waery, dan Veronika Tony,” tuturnya.
Namun dari hasil pleno DPC mengusulkan tiga orang untuk masuk bursa Ketua DPRD dinilai oleh DPP bertentangan dengan PO dan dianulir DPP. Kemudian diusulkan kembali adalah Ketua DPC Ibnu Saud Kadim dan dirinya sebagai peraih suara terbanyak.
Pengalaman berorganisasi sebagai Wakil Ketua Umum DPP Apdesi RI dan strata akademik menjadi pertimbangan normatif oleh DPP, bukan hubungan kekerabatan. Yoram menyatakan siap tunduk dan tegak lurus terhadap keputusan DPP.
Bahkan dihadapan DPP, Ketua DPC tidak mengakui dirinya sebagai Ketua Bapilu DPC Demokrat Halmahera Barat. Padahal jauh sebelum tahapan Pileg berjalan, Yoram diperintah langsung oleh Ibnu Saud untuk menggantikan Fadli Anjas.
“Saya telah melaksanakan tugas Ketu Bapilu dan Partai Demokrat keluar sebagai pemenang Pileg di Halbar berkat kerja keras semua kader,” terangnya.
Untuk itu, ia mengajak semua yang telah menandatangani pernyataan dan usulan pimpinan dewan untuk patuh dan berhenti membuat gaduh di internal.
“Kami legowo karena kepentingan partai pasca Pileg kemarin. Tetapi kemudian ada gerakan-gerakan Ketua DPC tidak terbendung. Atas dasar ketidaknyamanan itulah kami berlima memilih berkonsultasi ke tingkatan lebih tinggi yakni DPP,” sambungnya.
Yoram mengungkapkan, di Jakarta mereka berkonsultasi dengan Sekretaris DPD Demokrat Provinsi dan dipertemukan dengan Ketua DPC. Mereka menyepakati beberapa hal yang bersifat rekonsiliasi untuk mengakhiri masalah internal. Ibnu Saud kemudian menandatangani surat pernyataan untuk tegak lurus pada Jujur (James Uang-Jufri Muhammad) jiid dua dengan konsekuensi pemecatan jika diabaikan.
Yoram menyebut jika loyalitas dan keikhlasannya justru dibalas dengan gerakan Ibnu Saud yang ingin mendorong saudaranya, Ikbal H. Ali, menjadi salah satu calon kepala daerah di Halmahera Barat.
“Padahal Demokrat jelas-jelas mengusung James-Jufri sebagai kader. Gerakan ini tentunya menimbulkan kegaduhan di internal partai yang tidak seharusnya terjadi,” pungkasnya. (adi/ask)