MAJANG  

Pemkot dan Kejari Jalin Kerja Sama, Wali Kota Minta OPD Sinergi dengan APH

Penandatangan kerja sama Pemkot dan Kejari Ternate.

PENAMALUT.COM, TERNATE – Pemerintah Kota Ternate menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate dalam penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatangan kesepakatan antara Pemkot dan Kejari yang berlangsung di ruang rapat lantai III kantor Wali Kota Ternate, Jumat (14/6).

Pada kesempatan itu Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman mengapresiasi terselenggaranya kerja sama. Menurutnya, ini merupakan upaya untuk menyatukan persepsi dan menciptakan kemitraan yang semakin erat antara Pemkot dan Kejari.

Tantangan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dari waktu ke waktu semakin kompleks, sehingga sinergi antara penyelenggara negara sangat dibutuhkan.

“Mitra antara Pemkot dengan Kejari ini sebagai upaya mendukung tugas-tugas dan meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, khusunya dengan tugas dan fungsi aparatur negara dalam perlindungan dan kepastian hukum dalam kapasitasnya melaksanakan tugas-tugas pemerintahan,” tuturnya.

Ia menegaskan, setiap pimpinan OPD wajib membangun sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh pimpinan OPD wajib melibatkan APH untuk melakukan pendampingan pada program dan kegiatan terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

“Kabag Hukum dan Kepala Inspektorat harus membangun sinergi dengan pihak Kajari. Saya minta harus intens membangun sinergi dengan teman-teman Kejaksaan,” pintanya.

Sementara Kepala Kajari Ternate, Abdullah mengatakan, kerja sama ini merupakan tindakan preventif yang dilakukan Kejari terhadap pemerintah daerah termasuk di Kota Ternate.

“Jajaran Pemerintah Kota Ternate tidak perlu takut, karena Kejari akan melakukan pendampingan terhadap berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah,” ujarnya.

Pihaknya melakukan pendampingan dengan memberi saran dan masukan atas kebijakan dan program pemerintah daerah. Ia meminta Pemkot terutama bidang aset agar intens membangun koordinasi dengan Kejari untuk mendata sejumlah aset yang masih dikuasai secara tidak sah.

Selain aset, Abdullah juga meminta aparatur di Pemkot untuk tidak segan-segan meminta pendapat hukum dalam program dan kegiatan yang sedang dikerjakan.

“Saya berharap dengan kerja sama ini berbagai program dan kegiatan termasuk kebijakan Pemerintah Kota Ternate berjalan aman, lancar dan sesuai peraturan perundang-undangan,” harapnya menutup. (ask)