PENAMALUT.COM, TERNATE – Pemerintah Kota Ternate mengalokasikan anggaran 660 juta untuk pembangunan pangkalan ojek andalan.
Proyek ini dinilai hanya menghambur-hamburkan anggaran dan tidak berpihak kepada masyarakat. Pasalnya, masyarakat di tiga kecamatan terluar (Hiri, Moti dan Batang Dua) belum begitu merasakan program Pemkot di bawah kepemimpinan Tauhid Soleman.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas PUPR Kota Ternate Rus’an Taib mengatakan, pembangunan infrastruktur ojek pangkalan andalan yang dibangun pemerintah ini tidak ada masalah. Sebab definisi pangkalan adalah bagian dari halte atau bagian fasilitas umum yang harus disiapkan oleh pemerintah.
“Jadi fungsinya seperti halte, sehingga orang sementara menunggu ojek atau transportasi baik umum atau masal harus duduk di situ,” ujarnya, Rabu (4/9).
Menurutnya, pembangunan infrastruktur ini hanya menggunakan istilah lokal dengan nama pangkalan ojek, namun sebetulnya adalah halte.
Rus’an mengaku semua program yang dibangun pemerintah atas dasar usulan dari masyarakat lewat musrenbang dan ada usulan berdasarkan dari dinas serta ada usulan berdasarkan kebijakan. Usulan itu dari bawah ke atas dan dari atas kebawa.
“Kalau pangkalan ojek fungsinya untuk masyarakat, yang diusul dari bawah. Dan itu tidak masalah. Sekarang sudah dalam proses lelang di ULP, tapi belum ada rekanan yang memenangkan,” tuturnya.
Dia bilang, pembangunan pangkalan ojek andalan ini terdapat sembilan titik yang ada dalam Kota Ternate. Lokasinya berdasarkan identifikasi di lapangan sesuai dengan ukuran dan layak dibangun pangkalan ojek atau tidak.
“Untuk pagu anggaran senilai Rp 660 juta, masing-masing satu unit pembangunan pangkalan akan menelan biaya Rp 60 juta lebih. Begitu juga perhatian pemerintah untuk infrastruktur di tiga pulau terluar sudah jalan,” pungkasnya. (udi/ask)
