Pj Gubernur Malut Buka Rakor UKPBJ

Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir. (Istimewa)

PENAMALUT.COM, NUANSA – Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir, resmi membuka Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Kegiatan rakor UKPBJ diselenggarakan Biro BPJ Provinsi Malut dengan tema “Peningkatan Kompetensi PBJ dan Penguatan Kelembagaan UKBPJ Menuju Indonesia Emas”. Kegiatan ini dilaksanakan di Bela Hotel Ternate, Senin (2/12).

Dalam sambutannya, Pj Gubernur menyampaikan pengadaan barang dan jasa sangat penting dan strategis dalam mendukung pembangunan. Menurut Samsuddin, perbaikan secara terus-menerus dalam proses pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah merupakan suatu keharusan, agar prosesnya dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, efisien dengan tata kelola yang baik.

“Kegiatan ini sangat penting dalam upaya untuk terus meningkatkan kinerja pengadaan, terutama dalam hal memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar UKPBJ untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa,” ujarnya.

Dengan mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh UKBPBJ, Samsuddin berharap melalui rakor ini dapat mencari solusi yang efektif melalui diskusi bersama.

Selain itu, memberikan pemahaman yang komprehensif kepada peserta tentang regulasi dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM dan kematangan UKPBJ, serta berbagi pengalaman dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang/jasa baik dari biaya, waktu, dan kualitas hasil.

“Saya menitipkan pesan kepada narasumber agar memberikan penyegaran kepada aparatur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan perangkat daerah lainnya terkait pengadaan barang/jasa, dan kepada para peserta sekalian diharapkan berperan aktif dan dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kompetensi SDM PBJ dan penguatan kelembagaan UKPBJ,” imbuh Samsuddin.

Sementara itu, Plt Kepala Biro PBJ Malut, Abdul Farid Hasan, mengatakan rakor ini bertujuan untuk peningkatan kerja pengadaan, mendorong perubahan paradigma pengadaan barang dan jasa, mengidentifikasi kendala atau permasalahan yang dihadapi oleh UKPBJ serta mencari solusi yang efektif dan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang regulasi dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM kelembagaan UKBPJ.

“Semoga pertemuan ini dijadikan sebagai sarana untuk menginformasikan dan untuk memecahkan masalah yang terjadi sekaligus mengantisipasi masalah yang akan dihadapi, terutama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” pungkasnya. (tan/adv)