PENAMALUT.COM, LABUHA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan akan memperluas akses keuangan masyarakat bersama otoritas jasa keuangan (OJK).
Komitmen ini disampaikan Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keungan Daerah (TPAKD) tahun 2025 di Ballroom Danarote, Balai Kartini, Jakarta Selatan pada Jumat (10/10) kemarin.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”, dengan tujuan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam memperluas layanan keuangan hingga ke pelosok negeri.
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus, serta Kabareskrim Polri Komjen Pol Syahar Diantono, bersama para kepala daerah se-Indonesia.
Pada kesempatan itu, Bupati Bassam Kasuba menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dalam mendukung program nasional percepatan akses keuangan, khususnya bagi masyarakat di wilayah kepulauan yang masih terbatas layanan perbankannya.
“Melalui forum ini, kami berkomitmen memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan dan OJK dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Tujuannya agar pelaku UMKM, nelayan, dan petani di Halmahera Selatan bisa lebih mudah memperoleh pembiayaan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi,” ujarnya.
Menurutnya, perluasan akses keuangan menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah sekaligus mendorong kemandirian fiskal di tingkat lokal.
“Akses keuangan bukan hanya soal perbankan, tetapi juga literasi masyarakat agar mampu mengelola keuangannya secara produktif. Ini bagian dari upaya kita memperkuat ekonomi rakyat dari bawah,” katanya.
“Rakornas TPAKD 2025 juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga keuangan, serta aparat penegak hukum dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, sehat, dan berdaya saing di seluruh Indonesia,” sambung Bassam.
Sementara Menko Airlangga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor keuangan dalam memperluas akses layanan keuangan yang merata hingga ke pelosok tanah air.
“Pemerintah daerah memiliki peran sangat penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Melalui TPAKD, kita dorong agar layanan keuangan bisa menjangkau semua wilayah, termasuk desa dan daerah kepulauan, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata,” tandas Airlangga Hartarto. (rul/ask)
