PENAMALUT.COM, TIDORE – Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep) kembali mencatatkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari pemerintah pusat. Penghargaan tersebut diberikan atas capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menembus angka 100,3 persen, dengan total warga tercover mencapai 122.652 jiwa.
Capaian ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, salah satunya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). PKB menilai keberhasilan tersebut sebagai bukti nyata bahwa Wali Kota Tidore Kepulauan, Muhammad Sinen, telah menunaikan janji politiknya di sektor pelayanan kesehatan.
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPC PKB Tidore Kepulauan, Muhammad Julham, menyebut komitmen Wali Kota Muhammad Sinen terhadap jaminan kesehatan masyarakat tidak sekadar wacana, tetapi diwujudkan melalui kebijakan konkret sejak awal masa kepemimpinannya.
“Ini adalah komitmen yang patut diapresiasi. Seorang pemimpin dinilai dari kinerjanya. Apa yang disampaikan kepada publik, itulah yang dikerjakan. Dan Muhammad Sinen telah membuktikan hal tersebut,” ujar Julham, Rabu (28/01/2026).
Menurutnya, capaian UHC merupakan langkah strategis yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Terlebih, kebijakan tersebut berhasil direalisasikan dalam waktu relatif singkat, meski usia pemerintahan masih tergolong muda.
Meski demikian, Julham mengingatkan bahwa keberhasilan administratif ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan di lapangan. Ia menekankan pentingnya peran instansi pelayanan kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas, dalam menjaga keberlanjutan kebijakan UHC.
“Komitmen pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada pemenuhan kepesertaan JKN semata. Yang lebih penting adalah pelayanan kesehatan yang cepat, ramah, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan pasien,” tegasnya.
Ia menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan yang dinilai berbelit, terutama dalam urusan administrasi.
“Sering kali warga yang datang berobat justru dipersulit dengan administrasi. Padahal, yang seharusnya diutamakan adalah pelayanan kesehatannya. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.
Julham pun mendorong Direktur Rumah Sakit Tidore serta para Kepala UPT Puskesmas untuk melakukan pembenahan menyeluruh di institusi masing-masing, terutama pada aspek pelayanan dasar.
Ia menilai Rumah Sakit Tidore masih membutuhkan perbaikan di sejumlah sektor, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia (SDM), fasilitas pendukung, hingga sarana penunjang pelayanan kesehatan.
“Apalagi Direktur Rumah Sakit Tidore saat ini masih baru. Harapannya ada terobosan dan inovasi nyata. SDM harus diperkuat, fasilitas dibenahi, dan kesejahteraan tenaga medis juga perlu diperhatikan. Jika tidak ada perubahan, kondisinya akan sama saja seperti sebelumnya. Ini juga berlaku bagi para pimpinan UPT,” pungkasnya.
