PENAMALUT.COM, TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, mengungkapkan Maluku Utara kehilangan kuota cetak sawah baru seluas 7.500 hektare akibat persoalan validitas data lahan yang diusulkan ke pemerintah pusat. Dari target awal 10.000 hektare, hasil verifikasi menunjukkan hanya 2.500 hektare yang dinyatakan siap.
Pernyataan itu disampaikan Sherly saat membuka Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Rabu (5/8).
Seminar tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional KDKMP Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Forkopimda, anggota DPR RI, para kepala daerah, serta kepala desa se-Maluku Utara.
Sherly menjelaskan, Maluku Utara sebenarnya mendapat alokasi 10.000 hektare lahan cetak sawah baru untuk meningkatkan produksi beras daerah yang saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan masyarakat.
Namun, hasil verifikasi Sistem Informasi Basis (SIB) oleh tim Universitas Gadjah Mada (UGM) menunjukkan hanya 2.500 hektare lahan yang memenuhi syarat.
“Kita kehilangan kuota 7.500 hektare akibat kendala validitas lahan. Pengusulan itu berasal dari kabupaten ke Kementerian Pertanian. Karena itu saya meminta seluruh bupati segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk mengecek kembali data lahannya. Maluku Utara masih diberi kesempatan memperbaiki dan memperbarui data tersebut,” tegas Sherly.
Menurutnya, akurasi data menjadi faktor penting agar program strategis pemerintah pusat tidak gagal direalisasikan di daerah.
Persoalan serupa juga terjadi pada Program Kampung Nelayan Merah Putih 2025–2030. Dari 30 titik yang diusulkan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, hanya 12 lokasi yang lolos verifikasi karena sebagian besar terkendala status dan tumpang tindih lahan.
Sherly meminta seluruh bupati dan wali kota segera berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan di wilayah masing-masing untuk memastikan seluruh lahan yang diusulkan berstatus clean and clear.
Dalam kesempatan itu, Sherly juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, termasuk stimulus sebesar Rp2,5 miliar per desa untuk pengembangan usaha.
Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap koperasi menyusun perencanaan bisnis yang matang sehingga bantuan yang diberikan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sebagai bentuk dukungan terhadap sektor perikanan, Pemprov Maluku Utara telah mengalokasikan 220 unit kapal nelayan pada 2025. Pada 2026, pemerintah daerah kembali menyiapkan 1.000 unit mesin tempel berkapasitas 15–20 PK serta menggandeng perbankan Himbara melalui skema cost sharing Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pengadaan bodi kapal.
“Langkah ini kami lakukan agar saat Program Kampung Nelayan Merah Putih berjalan, para nelayan sudah memiliki armada dan alat tangkap yang memadai sehingga produksi perikanan di Maluku Utara tetap terjaga,” tutup Sherly. (ask)
