PENAMALUT.COM, TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat langkah strategis mitigasi bencana di Pulau Ternate. Gubernur Sherly Tjoanda turun langsung meninjau pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Kelurahan Rua, Rabu (22/4), sebagai bagian dari upaya besar melindungi warga dari ancaman banjir bandang dan material vulkanik Gunung Gamalama.
Kunjungan tersebut turut dihadiri jajaran Komisi V DPR RI dan Kementerian Pekerjaan Umum. Dalam peninjauan lapangan itu, Sherly memastikan langsung progres pembangunan 20 unit Sabo Dam yang dirancang sebagai sistem proteksi utama di wilayah rawan bencana.
“Target kita adalah menjadikan kawasan ini jauh lebih aman dan tangguh dibanding sebelum bencana. Infrastruktur ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi perlindungan nyata bagi keselamatan warga,” tegas Sherly.
Berdasarkan hasil evaluasi pascabencana banjir bandang pada Agustus 2024, Balai Wilayah Sungai Maluku Utara memetakan kebutuhan total 20 unit Sabo Dam untuk mengamankan sejumlah titik rawan di Pulau Ternate.
Kepala BWS Maluku Utara, M. Saleh Talib, menjelaskan bahwa dua unit Sabo Dam di Sungai Rua telah rampung pada 2025 dengan total anggaran Rp40 miliar. Proyek tersebut juga mencakup normalisasi sungai serta penguatan tebing (revetment) guna memperkuat daya tahan terhadap aliran deras.
Memasuki tahun anggaran 2026, pembangunan difokuskan ke Sungai Sasa dengan nilai kontrak Rp24 miliar, sementara proyek di Sungai Kastela senilai Rp20 miliar masih dalam tahap lelang. Selanjutnya, pemerintah menargetkan percepatan pembangunan 16 unit Sabo Dam tersisa pada periode 2027 hingga 2028, guna melengkapi sistem pengendalian bencana secara menyeluruh.
Tak hanya meninjau progres, Gubernur Sherly juga memberikan sejumlah instruksi tegas kepada pelaksana proyek. Ia meminta kontraktor segera merapikan sisa material konstruksi di kawasan Rua agar tidak mengganggu aktivitas warga serta menjaga estetika lingkungan.
Selain itu, ia juga mendorong pembenahan akses jalan di sekitar jembatan baru yang dibangun oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional, termasuk usulan pembetonan jalan demi meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna.
Dalam aspek tata ruang, Sherly mengingatkan Pemerintah Kota Ternate untuk memperketat pengawasan izin pembangunan. Ia menegaskan larangan keras bagi warga untuk membangun hunian di sepanjang alur sungai baru yang terbentuk akibat bencana.
“Kita tidak boleh mengulang kesalahan. Area alur sungai harus steril dari bangunan demi keselamatan bersama,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, Irene Yusiana Roba Putri, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah percepatan yang dilakukan pemerintah daerah dan pusat. Ia mengungkapkan bahwa desain Sabo Dam yang diterapkan saat ini memiliki kemampuan meredam energi banjir bandang hingga 80–100 persen.
Menurutnya, angka tersebut sangat signifikan untuk mengurangi risiko kerusakan, terutama di kawasan permukiman padat yang berada di kaki Gunung Gamalama.
Bencana banjir bandang yang terjadi pada 2024 lalu memang telah mengubah morfologi wilayah Ternate secara drastis, bahkan menciptakan alur sungai baru yang menembus daratan dan memutus akses jalan nasional. Kondisi ini menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan sistem mitigasi yang lebih permanen.
Dengan pembangunan jaringan Sabo Dam yang terintegrasi, aliran air dan material vulkanik diharapkan dapat dikendalikan secara optimal, sehingga risiko bencana di masa mendatang dapat diminimalkan.
“Pemerintah hadir untuk memastikan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama, khususnya bagi masyarakat di Rua, Sasa, Kastela, dan sekitarnya,” pungkas Sherly. (ask)
