PENAMALUT.COM, TERNATE — Di tengah geliat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, akses listrik belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Hingga kini, sekitar 38 desa di Maluku Utara masih belum berlistrik.
PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Maluku dan Maluku Utara (UIW MMU) pun bergerak mengejar ketertinggalan tersebut. Target penuntasan elektrifikasi yang sebelumnya diproyeksikan pada 2029 didorong agar dapat direalisasikan lebih cepat melalui penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan Kementerian ESDM.
General Manager PLN UIW MMU, Dony Noor Gustiarsyah, mengakui masih terdapat desa di Maluku Utara yang belum mendapatkan akses listrik. Bahkan, di sejumlah wilayah, listrik belum menyala penuh selama 24 jam.
“Di Maluku Utara ini masih ada tantangan, masih ada desa yang belum berlistrik, masih ada desa yang belum menyala 24 jam, bahkan ada yang baru 12 jam. Ini harus segera kita selesaikan,” ujar Dony saat memberikan keterangan pers di Gedung VVIP Bandara Sultan Baabullah, Ternate, Kamis (24/9).
Menurut Dony, kondisi geografis Maluku dan Maluku Utara menjadi salah satu tantangan utama dalam memperluas akses kelistrikan. Jarak antarpulau, medan wilayah, serta akses menuju desa-desa terpencil membuat pembangunan infrastruktur listrik membutuhkan dukungan lintas sektor.
Untuk desa yang belum tersentuh listrik, PLN menyiapkan skema pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpusat yang dilengkapi sistem baterai.
Namun, solusi tersebut juga membutuhkan prasyarat utama, yakni lahan yang berstatus clean and clear.
Di titik inilah peran pemerintah daerah menjadi penting. PLN membutuhkan dukungan Pemda dan instansi terkait, termasuk Dinas Kehutanan, untuk memastikan lahan yang dapat digunakan bagi pembangunan fasilitas kelistrikan tersedia dan tidak bermasalah secara hukum maupun administratif.
“Kami mengapresiasi dukungan antusias dari pemerintah daerah yang siap men-support ketersediaan lahan ini,” kata Dony.
PLN menargetkan seluruh desa di Maluku Utara dapat teraliri listrik secara bertahap hingga 2029. Namun, target tersebut masih terbuka untuk dipercepat apabila persoalan lahan, perizinan, dan aspek teknis lainnya dapat diselesaikan lebih awal.
Dony menegaskan, percepatan elektrifikasi membutuhkan sinergi antara PLN, pemerintah daerah, Kementerian ESDM, serta instansi terkait lainnya.
Terutama untuk wilayah yang bersinggungan dengan kawasan hutan, proses penyediaan dan penggunaan lahan harus dapat diselesaikan tanpa menghambat pembangunan infrastruktur kelistrikan.
Dengan masih adanya sekitar 38 desa yang belum berlistrik, pekerjaan PLN di Maluku Utara bukan sekadar menambah jaringan. Tantangannya adalah memastikan masyarakat di wilayah terpencil juga memperoleh akses energi yang memadai.
PLN berharap dukungan pemerintah daerah terhadap penyediaan lahan dan penyelesaian aspek perizinan dapat mempercepat proses tersebut, sehingga target elektrifikasi tidak harus menunggu hingga 2029. (ask)
