PENAMALUT.COM, TERNATE – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menegaskan pembangunan infrastruktur di Maluku Utara harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan akses air bersih serta peningkatan layanan jalan dan jembatan.
Komitmen tersebut disampaikan Dody saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara, Rabu (28/10). Dalam kunjungan itu, ia meninjau pekerjaan pengeboran air baku di Tidore serta kondisi infrastruktur jalan di Kota Ternate dan Tidore Kepulauan.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mendorong pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan yang masih membutuhkan peningkatan akses layanan dasar dan konektivitas antarwilayah.
Menteri PU didampingi Plt. Direktur Pembangunan Jalan, Moch. Iqbal Tamher. Turut hadir Gubernur Maluku Utara, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara, Sultan Tidore, Sultan Ternate, serta empat kepala unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian PU di wilayah Maluku Utara.
Keempat pejabat UPT tersebut yakni Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara Abdul Hamid Payapo, Plt. Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Budi Prasetyo, Plt. Kepala Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Naomi, serta Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK), Andi.
Dalam arahannya, Dody menekankan bahwa pemenuhan kebutuhan air bersih harus menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur di Maluku Utara. Penanganannya perlu dilakukan secara terencana dan segera agar masyarakat dapat menikmati akses air bersih yang memadai.
Sebagai salah satu langkah konkret, UPT Kementerian PU telah melaksanakan pekerjaan pengeboran air baku di Tidore. Pekerjaan ini ditargetkan mendukung pemenuhan kebutuhan air masyarakat pada 2026, dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur pendukung agar layanan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Menurutnya, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Karena itu, pembangunan infrastruktur harus memastikan kebutuhan tersebut mendapat perhatian yang memadai.
Selain air bersih, Dody juga menyoroti pentingnya peningkatan layanan jalan dan jembatan untuk membuka akses masyarakat antardaerah. Infrastruktur yang memadai diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga, distribusi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Perhatian juga diarahkan pada wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses, termasuk Pulau Halmahera dan Pulau Taliabu. Pembangunan dan penanganan jalan serta jembatan di wilayah tersebut diharapkan dapat mendukung konektivitas dan mendorong pemerataan pembangunan di Maluku Utara.
Di tengah karakteristik Maluku Utara sebagai daerah kepulauan, konektivitas menjadi salah satu faktor penting untuk mendekatkan pelayanan, memperlancar pergerakan masyarakat, dan membuka peluang ekonomi di berbagai wilayah.
Dody juga meminta seluruh UPT Kementerian PU memperkuat koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Langkah ini diperlukan agar program pembangunan yang dijalankan selaras dengan kebutuhan masing-masing daerah dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
Selain itu, seluruh UPT diminta meningkatkan kepekaan terhadap isu-isu strategis di daerah serta merespons secara cepat dan tepat berbagai kejadian bencana, terutama yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat dan kerusakan infrastruktur.
Melalui kunjungan kerja ini, Kementerian PU mendorong pembangunan infrastruktur di Maluku Utara agar semakin terarah dan terintegrasi. Fokusnya bukan hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat melalui akses air bersih yang memadai, jalan dan jembatan yang mendukung mobilitas, serta pemerataan layanan infrastruktur hingga ke wilayah kepulauan. (ask)
