Limbah Tambang Ancam Laut Malut, Wakil Rakyat di Senayan Didesak Bersuara

PENA – Upaya PT Trimegah Bangun Persada (PT TBP) untuk membuang limbah hasil olahan Nikel ke dalam laut Maluku Utara terus dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan permohonan izin yang sertai dengan pengusulan dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA ANDAL) ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia.

Atas hal tersebut, Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara (Malut) mendesak tujuh wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan Malut, perlu dan penting untuk bisa menyuarakan aspirasi penolakan pembuangan limbah ke laut oleh PT TBP ini ke KLHK RI.

“Hal yang mendasari penolakan kami sudah jelas, bahwa laut bagi masyarakat adalah salah satu wahana stretegis bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat khususnya dalam bidang perikanan. Selain itu, limbah hasil pengolahan nikel (slag) masih dalam kategori limbah B3. Artinya sangat berbahaya secara kuantitas bagi keberlangsungan biota laut,” tegas Koordinator KATAM Malut, Muhlis Ibrahim.

Muhlis menambahkan, perlu untuk diketahui, pengalaman telah menunjukan pabrik pencucian asam tekanan tinggi akan mengekstraksi ribuan ton nikel dan kobalt dari bijih, meninggalkan jutaan ton limbah. Bahkan pihaknya memprediksi, akan ada kurang lebih 80 juta ton limbah yang nanti akan dibuang didalam laut setiap tahunnya.

“Jika KA ANDAL ini nantinya disetujui. Bisa kita bayangkan bagimana laut maluku utara ke depan,” tegasnya lagi, mengingatkan.

Disamping itu, tambah Muhlis, ada tujuh perusahan tambang yang telah siap mengoperasikan pabrik pengolahannya. Artinya, jika satu perusahan diberi izin untuk membuang limbah ke laut, sudah otomatis yang lain pasti mengikuti.

“Karena dengan begitu dianggap lebih ekonomis dari sisi pembiyaan. Hal ini yang patut dipikirkan oleh semua stakeholder dan masyarakat Maluku Utara,” tutup Muhlis. (ht)