Pengusaha Desak Pemprov Bebaskan Pelayaran Antar Daerah

0
Ahmad Assagaf.

PENA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) diminta untuk segera mencabut peraturan yang membatasi pelayaran laut antar daerah. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Pimpinan Cabang Ternate PT. Pelayaran Obi Mandiri, Ahmad Assagaf, Senin (7/7) di Ternate.

Ahmad mengatakan, tidak masalah jika diberlakukan protokol kesehatan selama masa Pandemi Covid-19. Asalkan rute dan jadwal pelayaran kapal laut seperti Ternate ke Obi dan lain sebagainya diberlakukan sebagaimana mestinya.

“Dengan diberlakukan aturan yang sekarang, kapal laut yang biasanya beroperasi dua kali dalam seminggu, sekarang hanya satu kali seminggu. Ini kan menghambat perputaran ekonomi masyarakat,” kata pria yang juga Direktur PT. Kurnia Bacan Indah ini.

Akibat dari larangan terhadap aktivitas pelayaran ini juga berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang bermuara pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan di Malut.

“Bayangkan saja, saat ini kondisi ekonomi kita dalam bahaya, daya beli masyarakat mulai memprihatinkan, terjadi kenaikan tingkat kemiskinan dari 6,44 persen menjadi 6,77 persen. Angka kemiskinan ini memberitahu kita tentang buruknya kinerja ekonomi Pemprov Malut saat ini,” paparnya.

Dia mengaku bahwa disatu sisi pemerintah menyajikan adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 6,13 persen tetapi angka kemiskinan dan angka pengangguran justru meningkat pada tahun ini.

“Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus diikuti oleh peningkatan daya serap tenaga kerja, penurunan tingkat kemiskinan dan terawatnya lingkungan hidup,” katanya.

Ahmad meminta Pemprov Malut segera mencabut segala peraturan yang membatasi pelayaran di wilayah Malut.

“Agar ekonomi kembali pulih sebagaimana sediakala, salah satu jalan yang harus ditempuh pemerintah agar segera mengaktifkan kembali pelayaran kapal laut sebagaimana mestinya,” tutupnya. (cun)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here