Bisakah Ternate Menjadi Kota Inklusif?

1

Rosydan Arby (Pengamat Kota/Ketua Bidang Perencanaan Pembangunan DPD KNPI Malut)

SEMAKIN besar harapan kota kedepan, semakin besar pula tuntutan pada tingkat kapasitas lahan dan populasi kota, termasuk kota yang baru berkembang. Daya tampung kota Ternate kian hari membutuhkan berbagai inovasi perkotaan, termasuk mengelola proses daya tampung permukiman sampai pengelolaan birokrasi yang efektif. Sebuah hasil survey Ikatan Ahli Perencanaan (2014), yang dirilis dalam Jurnal Elkana.C.H, (2015), 18 kota yang dituangkan dalam Most Livable City Index menunjukkan bahwa terdapat 8 kota yang memiliki nilai indeks kelayakhunian kota di atas rata-rata nasional yaitu 62.39. Sementara 10 Kota lainnya masih mengalami persoalan-persoalan. Kota-kota tersebut adalah Balikpapan, Solo, Malang, Yogyakarta, Makassar, Palembang, Bandung dan Semarang. Empat dari delapan kota tersebut merupakan kota-kota menengah dengan penduduk kurang dari 1 juta jiwa.

Bagaimana kota Ternate menerapkan kota inklusif? Pertumbuhan penduduk yang cepat disertai perkembangan fisik yang tidak terkendali menyebabkan beberapa kawasan perkotaan mengalami penurunan kualitas hidupnya, khususunya di dataran tinggi yang mengakibatkan persoalan lingkungan dan kebutuhan air bersih. Inilah yang disebutkan dari awal, bahwa kota butuh inovasi dalam menenempatkan konteks kota inklusif. Kota inklusif dalam kacamata perencana kota, selalu menjadi daya tarik tersendiri dalam menentukan berbagai penentuan pengembangan kawasan. Pembangunan fisik, maupun pengembangan moral masyarakat perkotaan di kota Ternate harus berjalan seiring dengan konsep inovasi di setiap sudut ruang kota.

Era demokrasi dewasa ini, menutut semua elemen perkotaan harus berfikir secara taktis untuk bisa keluar dari permasalahan-permasalahan dasar, termasuk para pemimpin perkotaan yang juga harus ditanamkan moral inklusifnya. menurut Belsky (2012) dalam Jurnal Elkana.C.H, (2015), dalam pemerintah harus lebih proaktif dibanding reaktif dalam mengatasi persoalan-persoalan kota seperti kawasan kumuh yang masih berada di kawasan bantaran kali mati, kemacetan dan persoalan lingkungan, terutama yang terkait dengan kelompok miskin kota, kelompok berkebutuhan khusus, anak-anak, dan kelompok lainnya. Kelompok tersebut harus didudukkan sebagai elemen penting dalam kehidupan perekonomian kota sehingga kebijakan yang disusun akan mengarah kepada upaya memberikan kesempatan yang sama dalam beraktivitas sehingga meningkatkan dinamika kehidupan kota itu sendiri.

Hingga saat ini, dalam artian inclusive city atau kota inklusif adalah kota yang ramah difabel dan disabiltas, namun dengan menciptakan kota yang ramah difabel dan disabilitas bisa dikatakan bahwa kota tersebut adalah kota inklusif, karena mengakomodasi dan menghargai kebutuhan penduduknya secara merata. Selain itu, kota inklusif adalah partisipasi perencanaan yang memenuhi kebutuhan masyarakat, dari sisi pelayanan publik hingga perencanaan kawasan kota yang ramah bagi semua elemen masyarakat.

Kota inklusif yang dikawal World Bank menyebutkan tiga faktor penting untuk membangun sebuah kota inklusif: Pertama, spatial inclusion atau inklusi ‘ruang’ (fisik) yang meliputi tersedianya infrastruktur pokok sehari-hari berupa perumahan yang layak huni, air bersih, dan sanitasi. Kedua, social inclusion atau inklusi sosial. Sebuah kota inklusif wajib menjamin kesetaraan hak dan partisipasi semua orang, termasuk mereka yang paling termarjinalkan. Eksklusif terhadap mereka terbukti mengakibatkan ketimpangan dan kerusuhan sosial di berbagai kota.Ketiga, economic inclusion atau inklusi ekonomi yang memberikan kesempatan pada pelaku-pelaku ekonomi UKM dan IKM termasuk ekonomi kreatif di perkotaan. Selain itu, dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan kesempatan kepada semua warga kota untuk menikmati buah pertumbuhan ekonomi (‘Inclusive Cities’, 2015).

Menurut UU No. 8 tahun 2016, terdapat empat komponen kota inklusif, yaitu:

  1. Partisipasi penuh, hal ini dimaksudkan bahwa penyandang difabel mempunyai hal atau harus dilibatkan dalam pengambilan suatu keputusan atau perumusan kebijakan dari tingkat kelurahan hingga kota. Hal ini diperjelas pada perlunya melibatkan kegiatan sosial, politik (Pasal 75), budaya, dan seni (Pasal 16) dan partisipasi dalam penanggulangan bencana (Pasal 109).
  2. Ketersediaan layanan hak, yaitu meliputi pemenuhan fasilitas, layanan, program untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Yang mengacu pada 22 hak penyandang disabilitas yang disebutkan dalam pasal 5.
  3. Aksesibilitas, kemudahan difabel untuk mengakses bangunan, layanan atau suatu program untuk memenuhi hak-haknya, Untuk menjamin pemenuhan hak-hak aksesibilitas para difabel, UU menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung (Pasal 99).
  4. Sikap inklusif, yang para apparat atau masyarakat tidak melakukan sikap diskriminatif ke para penyandangdifabel.

Kota inklusif pada hakikatnya memang menjadi motor penggerak untuk menududukan jalan keluar atas persoalan kota dari kacamata Ruang kota, ekonomi kota, keamanan-kenyamanan kota, hingga para kaum difabel. Dari semua itu, butuh pengelolaan birokrasi yang juga membutuhkan moral inkulsif, tanpa terkecuali. Ternate memang sudah harus melangkah pada etape yang mengharuskan untuk menjadi kota yang inklusif. Seperti yang telah dibangun beberapa pedistrian di pusat kota, telah menunjukan ada keberpihakan pada kaum difabel, walaupun ada beberapa catatan yang harus dipahami oleh perencana dan pelaksanaan. Semisal, garis kuning pada pedistrian untuk penyandang tunanetra harusnya tidak dihalangi oleh pot-pot bunga yang besar dan memutuskan garisnya pada median tertentu.

Perencanaan Inklusifitas ruang kota adalah solusi bagi pembangunan yang merata di setiap sektor yang terbangun maupun sektor non-terbangun, karema secara filosofis inklusif ialah tidak mengistimewakan pada satu sektor saja, atau mementingkan golongan-golangan tertentu. Semoga dengan moral inklusfitas para pemimpin kota kedepan dapat menjawab permasalahan yang kian hari, menghantui permasalahan yang ada pada ruang kota Ternate secara komprehensif, tanpa terkecuali.

1 KOMENTAR

  1. Indikator inklusif itu ada pada Pasal 3 CRPD atau Pasal 2 UU No. 8/2016. Jika roh atau semangat itu ada dalam setiap sektor, maka Kota/Daerah Inklusi akan TERWUJUD.. Jangan sebatas atau hanya aksesibilitas saja, tapi Bagaimana akomodasi yg layak, Partisipasi Penuh, Non Diskriminasi dll bisa diterapkan dalam semua sektor..

    Salam Perjuangan💪

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here