Tanggapi Aksi Eks Tim Sukses, Bupati Halbar: Tageline JUJUR Itu Diahi, Bukan Merusak

PENA – Bupati Halmahera Barat, James Uang, menanggapi aksi sejumlah eks tim sukses Bupati dan Wakil Bupati, James Uang dan Jufri Muhammad (JUJUR) yang mengamuk di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Halbar, Rabu (21/4) kemarin.

Menurutnya, aksi yang dilakukan itu dikarenakan mereka kurang memahami mekanisme rolling jabatan.

Rolling jabatan, kata dia, ada mekanismenya. Rujukannya selain undang-undang, ada surat edaran Mendagri Nomor 273 tahun 2020, yakni kepala daerah yang dilantik jika sebelum 6 bulan terhitung dari setelah pelantikan, mau dilakukan pergantian pejabat harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri, baik itu eselon II, III dan IV.

“Ini yang kurang dipahami oleh mereka. Tapi setelah di beri penjelasan, barulah mereka paham,” katanya saat dikonfirmasi via WhatsApp Kamis (22/4).

Ia bilang, sesuai tageline JUJUR yakni Diahi. Bukan malah sebaliknya merusak. Langkah yang dilakukan oknum tim tentu kontras dengan tageline Diahi.

“Ulah seperti mereka itu bukan mendiahi, tapi merusak. Ini yang harus dipahami dan tidak boleh bertindak seperti itu,” ujarnya.

Atas kejadian tersebit, mantan anggota DPRD Halbar empat periode ini telah memberikan teguran terhadap mereka agar tidak lagi melakukan aksi-aksi seperti itu.

James menegaska tidak mau mengambil risiko hanya karena mengikuti kemauan sekelompok orang dengan melakukan pelantikan tanpa menimbang atau mengikuti regulasi yang sudah diatur Mendagri.

Sebab, lanjut dia, melanggar edaran Mendagri itu dipenjara satu bulan dan denda 6 juta.

“Dan itu kan melawan undang-undang. Saya tidak mau diberi sanksi hanya karena mengikuti kemauan kelompok orang tanpa melihat regulasi. Saya tidak mau itu,” tegasnya.

Terpisah, Kepala BKD Halbar, Jubair T. Latif mengatakan bahwa pada prinsipnya dia mengikuti arahan pimpinan dalam hal ini Bupati James Uang. Jika bupati mengijinkan, saya tetap tindaklanjut, karena ini juga berkaitan dengan internal tim.

“Terlepas dari tanggung jawab jabatan, kalau pribadi, saya akan tempuh jalur hukum (lapor). Mereka mengancam saya itu secara tidak langsung mereka mengancam bupati, jadi pada intinya saya menunggu instruksi bupati,” pungkasnya menutup. (*)