banner 1080x1080 banner 1080x1080 banner 1080x1080

Kejati Malut Mulai Usut Dugaan Korupsi Anggaran Perusda Holding Company

  • Bagikan
Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. (Rustam)
banner 468x60

PENAMALUT.COM, TERNATE – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara mulai menyelidiki dugaan korupsi dana penempatan investasi pada Perusahaan Daerah (Perusda) PT Holding Company Bahari Berkesan milik Pemerintah Kota Ternate.

Rabu (16/6), Lembaga Adhyaksa ini mengundang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkot Ternate, Taufik Jauhar, dan Ramdani Abubakar selaku Direktur Holding Company Bahari Berkesan.

Keduanya diundang ke kejaksaan untuk dimintai keterangan atas laporan dugaan tindak pidana korupsi dana penempatan investasi pada perusahaan yang dibentuk di masa kepemimpinan Wali Kota Ternate, Burhan Abdurahman itu, yang dilaporkan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Bantuan Hukum Pembela Tanah Air (LBH PETA) Malut.

Direktur Perusda PT. Bahari Berkesan, Ramdani Abubakar, ditemui usai pemeriksaan itu menuturkan bahwa kedatangannya terkait dengan laporan di Kejati. Kejati meminta keterangannya terkait dengan anggaran tahun 2017 dan 2018.

Untuk anggaran tahun 2015 dan 2016, dirinya belum menjadi direktur. Pada tahun 2017 juga belum menjadi Direktur.

“Saya jadi direktur pada Desember 2018, maka saya bertanggungjawab di anggaram tahun 2019. Untuk 2020 dan 2021 Perusda tidak lagi dapat anggaran,” ujarnya.

Untuk tahun 2019, lanjut dia, Perusda mendapatkan anggaran sebanyak Rp 5 miliar. Hanya saja anggaran Rp 5 miliar itu dibagi beberapa anak perusahan, seperti BPRS Bahari Berkesan, PT Alga Kastela, dan Apotek Bahari Berkesan.

“Ini kesalahan saya, karena kurang koordinasi,” tuturnya.

Ramdani juga menepis isu terkait dengan pengelolaan daging yang pendapatannya masuk ke rekening pribadi. Hal itu membuat dirinya kurang menanggapi masalah itu.

“Saya tetap pertanggungjwabkan itu semua. Banyak pertanyaan yang ditanyakan terkait dengan BUMD ini,” tukasnya.

Terpisah, Kasi Penkum Kejati Malut, Richard Sinaga membenarkan adanya pemeriksaan dari tim penyelidik terhadap Kepala BPKAD dan Direktur Perusda.

“Iya, tim penyelidik mengundang BPKAD dan Direktur Perusda untuk dimintai  keterangan,” singkat Richard.

Sekedar diketahui, informasi yang diterima tiga anak perusahaan Perusda PT. Bahari Berkesan yang mendapatkan anggaran tahun 2019 itu yakni BPRS Bahari Berkesan sebesar Rp 2 miliar, PT Alga Kastela Rp 1,2 miliar, dan Apotek Bahari Berkesan Rp 1,8 miliar. (Red)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *