banner 1080x1080 banner 1080x1080 banner 1080x1080

Pemuda Muhammadiyah Maluku Utara Desak Pempus Lakukan Investigasi K3LH PT. IWIP

  • Bagikan
Sekretaris PWPM Maluku Utara, M. Fadly.
banner 468x60

PENAMALUT.COM, TERNATE – Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Provinsi Maluku Utara mendesak pemerintah pusat melalui kementerian terkait agar melakukan investigasi terhadap Kesehatan, Keselamatan, Kerja dan Lingkungan Hidup (K3LH) PT. Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) yang beraktivitas di Kabupaten Halmahera Tengah.

Bahkan PWPM meminta pemerintah untuk menghentikan sementara aktivitas perusahaan tersebut.

Desakan ini menyusul banyaknya peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan tersebut. Kejadian terbaru adalah ledakan di Smelter A tungku satu yang mengakibatkan 6 orang karyawan mengalami luka bakar berat.

Sekretaris PWPM Maluku Utara, M. Fadly mengatakan, kecelakaan kerja di PT. IWIP seringkali terjadi, berbeda dengan perusahaan lain yang hampir tidak terdengar.

“Sudah sering tenaga kerja jadi korban di PT IWIP, baik putra daerah maupun TKA. Perlu diingat, TKA itu tamu negara, maka mereka harus dilindungi oleh negara, karena itu marwah bangsa,” katanya kepada wartawan, Rabu (16/6).

Untuk itu, kata dia, PWPM Maluku Utara mendesak Kementerian ESDM, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Perindustrian segera mengambil langkah tegas untuk menghentikan sementara aktivitas produksi PT. IWIP dan segera melakukan audit investigasi terhadap K3LH.

“Tiga Kementerian ini harus segera mengambil langkah tegas, sehingga dipastikan tidak terjadi lagi kecelakaan kerja ke depannya,” desaknya.

Lanjut Fadly, tiga kementerian ini punya peran penting dalam menyelesaikan peristiwa di PT. IWIP. Kementerian ESDM kaitannya dengan pertambangan, Kementerian Tenaga Kerja soal tenaga kerja, dan Kementerian Perindustrian terkait industri atau pabrik.

Selain itu, PT. IWIP berada dalam Izin Usaha Pertamabangan Khusus (IUPK), maka Sistem Manejeman Keselamatan Pertambangan (SMKP) juga harus diperiksa. Karena bisa saja keduanya kurang baik, sehingga kecelakaan selalu terjadi.

“Kalau kita taat K3, pasti keselamatannya terjamin. Tapi jika kita tidak mematuhi K3, maka secara otomatis kecelakaan pasti terjadi. Untuk itu pemerintah harus memastikan ini, agar jaminan keselamatan tenaga kerja di perusahaan tersebut tetap terjaga,” jelasnya.

Fadly juga meminta pemerintah harus mengevaluasi orang yang dipercayakan sebagai penanggung jawab teknik dan lingkungan (PTL), karena tugas dia salah satunya harus memastikan K3 dan lingkungan perusahaan berjalan dengan baik.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan DPRD harus mendorong atau mendesak ketiga kementerian ini agar proses investigsi dan penghentian sementara perusahaan bisa terlaksana. Sebab putra daerah juga ikut korban dalam beberapa kali peristiwa kecelakaan kerja.

“Peristiwa meledaknya tungku smelter ini tidak boleh didiamkan, maka pihak kepolisian harus cepat melakukan investigasi penyebab terjadinya ledakan itu,” pintanya.

“Polda Malut dan Polres Halteng juga harus cepat ambil langkah untuk mengusut peristiwa ini tegas,” sambung mantan Ketua DPD IMM Malut ini menutup. (Red)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *