banner 1080x1080 banner 1080x1080 banner 1080x1080

Sejumlah Proyek Disperindakop Halmahera Barat Mangkrak

  • Bagikan
Bangunan Pasar Rakyat Gufasa yang dibiarkan terbengkelai. (Haryadi Penamalut)
banner 468x60

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Puluhan proyek pembangunan pasar yang dibangun Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kabupaten Halmahera Barat dibiarkan terbengkelai.

Berdasarkan pantauan wartawan di lapangan, sejumlah bangunan pasar yang terbengkelai itu yakni Pasar Rakyat Gufasa di Kecamatan Jailolo yang dibangun di atas lahan terminal. Proyek yang dibangun pada tahun 2018 lalu menggunakan dana alokasi khusus (DAK) senilai 5,8 miliar itu belum difungsikan.

Bahkan plafon pada bangunan tersebut beberapa bagiannya sudah ambruk. Bangunan tersebut terlihat tidak terurus dan terdapat tumpukan sampah dari sisa lumpur akibat banjir beberapa waktu lalu, serta sampah yang berhamburan.

Selain Pasar Rakyat Gufasa, Pasar Rakyat Dodinga yang dibangun menggunakan anggaran 5,9 miliar dan Pasar Rakyat Sangaji Nyeku dengan anggaran 3,7 miliar juga tak terurus.

plafon Pasar Rakyat Gufasa yang terlihat mulai rusak. (Haryadi Penamalut)

Begitu juga Pasar Rakyat Gamsida di Kecamatan Ibu Selatan dengan nilai kontrak 5,9 miliar, Pasar Rakyat Desa Ropu Tengah Balu (RTB) di Kecamatan Sahu dengan nilai kontrak 9 miliar, Pasar Rakyat Tongute Ternate di Kecamatan Ibu dengan nilai kontrak 5,8 miliar, dan Pasar Rakyat Akelamo di Kecamatan Sahu Timur dengan nilai kontrak 5,8 miliar mengalami hal yang sama.

Bahkan bangunan pabrik pengolahan kelapa di Desa Acango yang dibangun menggunakan anggaran 12,5 miliar dan diresmikan pada tahun 2019 lalu hingga kini tak kunjung difungsikan. Bangunan ini dipenuhi dengan semak belukar.

Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) Kelapa Terpadu Desa Acango ini dianggarkan melalui dana alokasi jhusus (DAK) yang dalam pekerjaannya bermasalah dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebesar 764 juta.

Dari hasil pemeriksaan fisik bersama pihak Dinas Perindagkop dan UKM, pelaksana pekerjaan PT. EAS dan pengawasan proyek pada 5 April 2019 ditemukan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 337.146.657

Gedung SIKM Kelapa Terpadu yang belum difungsikan. (Haryadi Penamalut)

Jumlah ini meliputi kekurangan volume pada pekerjaan kantor administrasi sebesar Rp 63.471.594, pekerjaan pembangunan gedung pamer produksi sebesar Rp 65.548.946, pekerjaan pembangunan gedung bahan baku sebesar Rp 30.808.563, dan pekerjaan pembangunan dedung rumah produksi dengan kekurangan volume sebesar Rp 177.317.552.

Mangkraknya sejumlah proyek pembangunan pasar ini mendapat sorotan dari DPRD Halbar. Wakil Ketua DPRD Halbar, Riswan Hi. Kadam mendesak Bupati James Uang agar mengevaluasi Kepala Disperindagkop dan UKM Halbar atas kelalainnya terhadap proyek tersebut.

“Mangkraknya proyek ini akibat ulah dari Kepala Disperindagkop itu sendiri. Pasar yang tidak difungsikan, begitu juga gedung SIKM. Ini adalah salah satu indikatornya,” ujar Riswan yang ditemui wartawan di Kantor DPRD Halbar, Kamis (15/7).

“Jadi sepanjang sejarah Disperindagkop yang dinahkodai Martinus Djawa ini hobi buat proyek mangkrak,” ujarnya lagi.

Ketua Fraksi PKB DPRD Halbar ini  menyebutkan orientasi pekerjaan proyek itu tidak hanya sekadar dikerjakan sampai selesai, akan tetapi seberapa jauh program proyek itu bisa dimanfaatkan atau tidak.

“Nyatanya tidak ada kajiannya. Disperindagkop Halbar saat ini punya kecenderungan cuma ciptakan proyek mangkrak. Maka dari itu segera dievaluasi,” desaknya. (yadi/ask)

banner 1080x1080
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *