Pemprov Malut Kembali “Mengemis” ke Perusahaan Tambang

  • Bagikan
Surat Gubernur Maluku Utara terkait bantuan partisipasi yang ditujukan ke 97 IUP.

PENAMALUT.COM, SOFIFI – Pemerintah Provinsi Maluku Utara kembali meminta bantuan anggaran ke perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Malut. Sebelumnya, Pemprov Malut juga meminta bantuan ke perusahaan untuk penanganan covid-19.

Bahkan bantuan penanganan covid itu, sudah ada beberapa perusahaan yang memberikan bantuan dalam bentuk anggaran.

Permintaan bantuan untuk kedua kali ini terungkap melalui surat Gubernur Maluku Utara yang ditujukan ke 97 pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Malut tertanggal 16 Juli 2021.

Surat dengan Nomor: 451.14/1616/5, perihal dukungan/pastisipasi terhadap pelaksanaan seleksi tilawatil qura’an (STQ) Nasional itu tercantum lima poin. Pada poin pertama, pihak Pemprov menegaskan bahwa pelaksanaan STQ tingkat Nasional yang dipusatkan di Sofifi, Ibukota Provinsi Maluku Utara yang akan digelar pada bulan Oktober 2021 dengan peserta 34 provinsi, merupakan salah satu agenda nasional penting yang wajib disukseskan oleh seluruh stakeholder dan semua unsur, baik pemerintah maupun swasta dalam wilayah Provinsi Maluku Utara.

Poin kedua, Pemprov menyebutkan, ajang STQ memiliki manfaat yang besar. Disamping untuk mendidik generasi muda terhadap nilai-nilai keagamaan, juga merupakan sarana dalam rangka memperkenalkan segenap potensi Provinsi Maluku Utara.

Poin ketiga, Pemprov kembali menegaskan bahwa sebagai bagian dari sumbangsih dan dukungan terhadap pembangunan di daerah, maka dalam rangka menyukseskan pelaksanaan STQ Nasional di Provinsi Maluku Utara, diharapkan kepada seluruh pelaku usaha yang bergerak dalam wilayah Provinsi Maluku Utara, dapat memberikan kontribusi dan partisipasi dalam bentuk dukungan dana maupun sarana dan prasarana.

Pada poin ke empat, Pemprov meminta kepada masing-masing perusahaan pertambangan yang nantinya menyumbang dana, agar mengkoordinasikan dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Pemprov Malut, Ahmad Purbaya yang juga sebagai koordinator usaha dana STQ.

Sementara pada poin ke lima, Pemprov menyampaikan bahwa bantuan perusahaan pertambangan nanti tentunya akan membantu meringankan beban pemerintah daerah dalam rangka menyukseskan STQ serta akan menjadi catatan Pemprov.

Kepala Biro Adminitrasi Pimpinan Pemprov Maluku Utara, Rahwan K. Suamba membenarkan bahwa Pemprov mengeluarkan surat tersebut yang dikirim ke 97 perusahaan pertambangan. Menurutnya, STQ adalah milik bersama, sehingga Pemprov memberitahukan kepada perusahaan pertambangan sebanyak itu untuk mendukung sesuai dengan ketentuan perusahaan.

“Iya betul. Secara teknis telah disampaikan kepada perusahaan melalui panitia, namun sejauh ini saya belum mendapatkan keterangan resmi dari panitia apakah sudah ada perusahaan memberikan dukungan atau belum,” jelasnya.

Selain Rahwan, Kepala BPKPAD Malut Ahmad Purbaya juga mengakui bahwa surat tersebut telah disalurkan ke 97 perusahaan pertambangan itu. Hanya saja, kata dia, sejauh ini belum ada perusahaan yang secara resmi menyerahkan bantuannya. (red)

banner 680x680 banner 1280x473
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!