Perda Kepariwasataan Terbentuk, Pemkab Halbar Bakal Buat Perbup Bagi Hasil

PENAMALUT.COM, JAILOLO – Setelah disahkannya rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang kepariwisataan daerah menjadi peraturan daerah (Perda), Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat bakal membentuk peraturan bupati (Perbup) terkait dana bagi hasil wisata.

Ini disampakan Kadis Pariwisata Halbar, Fenny Kiat, saat ditemui usai mengikuti paripurna pengesahan Ranperda kepariwisataan, Kamis (29/7).

Fenny menyebut Perbup yang dibuat nanti dengan persentase bagi hasil wisata kepada pengelola dan Pemkab Halbar yang disetor langsung untuk kontribusi menunjang pendapatan asli daerah (PAD).

“Dengan Perda tersebut nanti dilihat aturan turunan dengan memakai Perbup,” ujarnya.

Fenny bilang, saat ini baru ada dua tempat wisata yang dirancang masuk dalam dana bagi hasil tersebut. Kedua wisata ini adalag adalah wisata Rapa Pelangi Bobanehena dan wisata mangrove Gamtala, Kecamatan Jailolo yang aset serta lahannya telah dibebaskan oleh Pemda.

“Sementara untuk wisata Lapasi belum bisa, karena kepemilikan lahannya dari desa,” tuturnya.

Selama ini, kata dia, belum ada regulasi yang mengatur terkait bagi hasil wisata. Sehingga belum diberlakukan bagi hasil untuk PAD.

“Kalau untuk Bobanehena dihitung secara keseluruhan. Soal pendapatannya nanti dari hasil persentase. Biasanya rata-rata itu pengelolanya dapat 70 persen, dan Pemda ambil 30 persen untuk PAD,” jelasnya.

Ini karena, lanjut dia, di tempat wisata terdapat pekerja yang harus diberikan honornya dan biaya perawatan serta inovasi objek foto. Sehingga pihak pengelola harus dapat 70 persen yang lebih besar dari Pemda.

“Untuk wisata dengan kepemilikan pribadi yang saat ini baru merintis, nanti ke depannya apabila sudah ada kemajuan, misalnya sudah ada tempat nginap yang disewakan, maka tetap kena pajak dan retribusi. Tapi untuk bagi hasil tidak ada, karena merupakan kepemilikan pribadi,” terangnya. (yadi/ask)