Pemberhentian Sejumlah Kades di Halsel Dianggap Tidak Berdasar

  • Bagikan
Dosen FISIP UMMU, Abdurrahman Kader. (Dok Pribadi)

PENAMALUT.COM, LABUHA – Sejumlah kepala desa (Kades) di Kabupaten Halmahera Selatan diberhentikan. Pemberhentian kepala desa ini melalui surat keputusan Bupati Halmahera Selatan yang ditandatangani langsung Bupati Usman Sidik.

Ada beberapa alasan yang menjadi dasar pemberhentian sejumlah kades ini. Diantaranya mereka dianggap melanggar sumpah janji jabatan, menyalahgunakan wewenang, dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai laporan dari masyarakat.

Menanggapi hal itu, dosen Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Abdurrahman Kader menganggap pemberhentian kepala desa tersebut tidak berdasar.

Menurutnya, jabatan kepala desa merupakan jabatan politik. Di Negara ini ada berapa jenis jabatan, yakni jabatan politik, jabatan struktural, dan jabatan fungsional.

Jabatan politik, kata dia, seperti Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan kepala desa.

“Ciri jabatan politik itu didapatkan melalui pemilihan yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi, kepala desa itu jabatannya jabatan politik. Sehingga mekanisme pemberhentian jabatan politik bagi seorang pejabat politik itu harus ada dasarnya,” jelasnya saat dihubungi wartawan, Rabu (4/8) tadi.

Dalam kasus kepala desa, lanjut dia, memang dilantik oleh bupati atau wali kota, akan tetapi yang memilihnya itu masyarakat.

Jadi selama kepala desa tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum, maka hal itu tidak bisa.

“Kemudian jika ada indikasi kepala desa melanggar hukum, maka harus ada putusan inkrah/final dari pengadilan, barula bisa mencopotnya. Harus ada putusan pengadilan dulu. Kalau selama belum ada putusan pengadilan, bupati tidak punya dasar untuk mencopot kepala desa,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Halel, Bustamin Hi. Soleman kepada wartawan mengatakan bahwa pemberhentian beberapa Kades itu sebagai upayah melakukan pembinaan terhadap mereka.

“Jika selama 6 bulan ke depan mereka bisa berubah, maka akan diaktifkan kemabali sebagai Kades. Sebab ini hanya pemberhentian sementara, dan ada SK Bupati juga tentang pemberhentian sementara ini,” katanya.

Ia bilang, pemberhentian ini juga merujuk pada UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 66 tahun 2017 perubahan atas Permendagri Nomor 82 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, serta UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Jadi ini hanya pemberhentian sementara dari jabatan kepala desa,” terangnya menutup.

Sekadar diketahui, informasi yang dihimpun, saat ini ada 5 kepala desa yang diberhentikan sesuai SK. Mereka adalah Kepala Desa Loleo Mekar, Kepala Desa Mano, Kepala Desa Koititi, Kepala Desa Tawa, dan Kepala Desa Doro. Selain 5 ini, ada beberapa kades lain yang sudah diberhentikan, namun belum terhimpun. (rul/ask)

banner 1280x960
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!